RI Gelontorkan Rp 9,2 Triliun Untuk Listrik di 2011

Jakarta - Investasi bidang kelistrikan melalui PT PLN (Persero) mendapat porsi terbesar dalam total anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) 2011. Nilainya mencapai Rp 9,248 triliun atau 60,45% dari total rancangan anggaran 2011 Rp 15,3 triliun.

Demikian disampaikan Sekjen Kementerian ESDM, Waryono Karno dalam rapat dengan Komisi VII DPR yang diadakan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/5/2011).

"Total anggaran mencapai Rp 15,3 triliun, di mana 60,45% untuk listrik dari PLN Rp 9,245 triliun," jelasnya.

Selain anggaran kelistrikan, juga dialokasikan dana Rp 708,25 miliar untuk Ditjen EBTKE. Juga pada direktorat-direktorat lain, seperti Ditjen Migas Rp 858 miliar, Balitbang ESDM Rp 772 miliar, Badan Geologi Rp 864 miliar, Badiklat ESDM Rp 779 miliar, serta Setjen KESDM Rp 1,052 triliun.

Dari total anggaran Rp 15,3 triliun, akan banyak teralokasi untuk belanja modal sekitar Rp 11,18 triliun. Kemudian untuk belanja barang Rp 3,5 triliun dalam rangka percepatan pembangunan. Sisanya sebagai belanja pegawai, sekitar Rp 610 miliar.

"Sumber dana, sekitar Rp 11,23 triliun adalah rupiah, PNBP Rp 1,77 triliun. Dan ada hibah luar negeri mencapai Rp 180 miliar," tegas Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh.

Tujuan alokasi anggaran adalah terjaminnya pasokan energi dan bahan baku domestik. Serta peningkatan peran sektor ESDM dalam pembangunan daerah. Dengan realisasi anggaran diharapkan pula terjadi pengurangan beban subsidi BBM listrik, dan terjadi peningkatan investasi dan penerimaan negara.

Sampai akhir triwulan IV-2011, Kementerian ESDM menjanjikan penyerapan anggaran bisa mencapai 93,85%, atau sekitar Rp 14,23 triliun dari total RKAP Rp 15,3 triliun. Ini sesuai dengan prognosa.

"Sementara untuk tahun lalu, rendahnya penyerapan anggaran (68,77%) karena keterlambatan anggaran," tutur Waryono.

Sementara itu, pengembangan sektor ESDM hingga akhir 2014 diperkirakan mencapai Rp 1.480 triliun. Di mana Rp 80,746 triliun berasal dari Kementerian ESDM, selanjutnya Rp 383,85 triliun dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sisanya yang berperan lebih banyak sektor swasta, dengan harapan nilai pengembangan mencapai Rp 1.016 triliun.

(wep/dnl)