Anggaran Minim, Aparat BPH Migas Sulit Ditambah

Jakarta - Minimnya anggaran membuat pemerintah mengakui sulit menambah personil aparat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang bertugas mengamankan kebocoran distribusi BBM subsidi.

Hal ini disampaikan oleh Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/5/2011).

"Itu memang fakta yang saya kira Menteri ESDM harus mepertimbangkannya dan memperjuangkan untuk dapat anggaran yang lebih," akunya.

Lebih lanjut diutarakan, BPH Migas merupakan badan hukum baru yang dibentuk pemerintah untuk mengawasi dan mengurusi permasalahan kegiatan hilir migas yang ada di Indonesia. Termasuk melakukan penindakkan dan pengawasan jika ada penyalahgunaan di lapangan oleh oknum-oknum tertentu.

"Zaman dulu kan belum ada BPH Migas, semua pengaturan dan pengawasan dilakukan Pertamina. Sekarang suda ada BPH Migas, dan masih baru harus kita perkuat," tambah Darwin.

Dirinya mengatakan, masih ada cara sambil menunggu adanya upaya penambahan personil. "Kan ada Petugas PPNS walau jumlahnya belum memadai. Mereka tetap bisa melakukan sidak dan metode sampling tertentu," tutur Darwin.

"Memang dengan sendirinya (akan ada penambaha). Itu dilapor dan kemudian diupayakan. Tapi biasanya memang penganggara itu membutuhkan waktu," ujarnya.

Menanggapi adanya tindak penyelewengan yang terjadi di SPBU-SPBU yang sudah ditindak BPH Migas, Darwin mengatakan hal tersebut memang sudah mejadi kewajiban BPH Migas.

Sebelumnya, Kepala BPH Migas, Tubagus Haryono mengaku kesulitan untuk menumpas tuntas serta mengawasi tindak penyelundupan BBM subsidi di dalam negeri. Minimnya tenaga pengawas menjadi faktor utama.

(nrs/dnl)