Pemerintah Takut Naikkan BBM karena Ancaman Inflasi

Jakarta - Pemerintah bakal kembali mementahkan rencana pembatasan kuota BBM bersubsidi termasuk opsi menaikan BBM di 2011. Alasannya bulan-bulan kedepan hingga akhir tahun ancaman inflasi tinggi begitu nyata.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Djamal mengakui sepanjang sejarah perhitungan inflasi oleh BPS, inflasi terendah terjadi pada bulan Maret dan April. Pasalnya, pada bulan tersebut terjadi panen raya yang hasilnya bisa memenuhi 60% kebutuhan beras

"Panen raya itu bulan Maret-April, bisa sekitar 60%, kalau panen kedua pada akhir tahun, itu cuma sedikit. Nah, inflasi ini sangat dipengaruhi beras, buktinya pada 3,4,5 minggu terakhir setelah panen selesai, harga beras mulai naik," ujarnya saat ditemui di Kantor BPS, Jalan Dr. Sutomo, Jakarta, Selasa, (1/6/2011).

Menurut Djamal, tekanan inflasi semakin besar pada bulan-bulan setelah panen raya. Selain karena harga beras, tekanan inflasi tersebut juga berasal dari hari Raya dan puasa. "Juni-Juli ini inflasinya agak rumit," tegasnya.

Dikatakan Djamal, jika pemerintah berencana menaikkan harga premium maka perlu diperhatikan dampaknya kepada inflasi. Berdasarkan perhitungan BPS, setiap kenaikan BBM bersubsidi sebesar Rp 500 per liter memberikan tekanan terhadap inflasi sebesar 0,3%.

"Kontribusi langsung terhadap inflasi kalau dinaikkan menjadi Rp 5.000, maka ada tambahan inflasi 0,3%, sedangkan kalau sampai Rp 6.000, maka sumbangan inflasinya 0,9 persen, tapi itu belum mempertimbangkan dampak tidak langsung karena kenaikan harga barang yang lain," paparnya.

Untuk itu, lanjut Djamal, seandainya pemerintah ingin menaikkan harga Premium, maka perlu dilakukan pada bulan-bulan berinflasi rendah. Sedangkan, untuk bulan ke depan, Djamal mengakui pemerintah perlu mewaspadai inflasi.

"Kita lihat beras naik, emas perhiasan naik. Ke depan betul harus waspadai, kemungkinan inflasi terjadi. Kalau masih mau naikkan (harga), harus jamin semuanya terjaga," pungkasnya.

(nia/hen)