.webp)
Sebelumnya pada agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kaltim bersama Pertamina 19 Mei 2011 lalu, Pertamina menyanggupi untuk menambah jatah 10 Kiloliter (KL) premium di seluruh SPBU yang ada di 14 Kabupaten dan Kota di Kaltim.
Hal ini bertujuan untuk mengatasi kelangkaan premium. Hasilnya di Samarinda, Balikpapan dan Tenggarong, ketersediaan premium berlangsung normal setelah sempat mengalami kelangkaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saifuddin mengatakan, komisi III seringkali menerima keluhan masyarakat yang tinggal di Bontang, Sengatta dan Berau. Keluhan itu seputar kelangkaan BBM premium yang tidak teratasi sampai dengan saat ini.
"Pertamina kok tidak ada solusi? Pertamina harus buka mata. Turun ke lapangan jangan cuma menyatakan stok dan distribusi ke SPBU di Kaltim aman," ujar Saifuddin.
Sedangkan anggota Komisi III DPRD Kaltim lainnya, Gamalis menyebutkan, kelangkaan premium di Berau misalnya, sudah tidak bisa dibiarkan. "Langka premium di Berau itu sudah berbulan-bulan. Kalau tidak percaya, ayo Pertamina turun bersama kami ke Berau," tantang Gamalis.
"Menariknya, solar dan Pertamax, justru tidak mengalami kelangkaan. Ada apa ini?" tanya Gamalis.
Dikatakan Gamalis, distribusi BBM premium ke Berau, diketahuinya diangkut dengan menggunakan kapal ponton yang disuplai dari Terminal BBM Tarakan, di utara Kaltim.
"Misalnya, kalau distribusi premium terkendala cuaca dan tingginya gelombang laut, lantas bagaimana bisa pertamax dan solar, lancar didistribusikan? Ini terjadi berbulan-bulan, bahkan sudah lebih setahun terakhir," ketus Gamalis.
Masih di Gedung DPRD Kaltim, anggota Komisi III lainnya, Wibowo Handoko mensinyalir terjadi ketidakberesan tata niaga Pertamina, khususnya Refinery VI Kalimantan, yang bertanggungjawab terkait distribusi BBM di Kaltim.
"Pertamina buka mata dong. BPH Migas juga. Jangan cuma statement, stok BBM di Kaltim aman. Lihat saja faktanya," sebut Wibowo.
Dijelaskan Wibowo, apabila ada yang menyebutkan kelangkaan premium di Kaltim akibat melonjaknya permintaan seiring dengan laju pertambahan kendaraan perbulannya, hal itu tidak bisa menjadi alasan yang dapat dibenarkan.
"Kelangkaan premium, menurut saya lebih kepada persoalan distribusi. Tidak bisa diasumsikan disebabkan pertambahan kendaraan," sebut Wibowo.
"Buktinya, di Sulawesi dan Sumatera, terlebih Jawa, sangat jarang terjadi kelangkaan premium. Nah ini, di Kaltim, kelangkaan BBM sudah menjadi hal biasa di Berau, Malinau dan di Paser," tutup Wibowo.
Dalam pekan ini, Komisi II DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim, akan bertolak ke kantor Pusat PT Pertamina (Persero) dan Kementerian ESDM untuk membawa sekaligus membahas persoalan kelangkaan premium di Kaltim.
"Kami komisi III monitoring di lapangan. Rekan Komisi II yang bahas persoalan krusial itu di Jakarta," timpal Wibowo.
(hen/hen)
