Investor Tak Jelas, PLN Ambil Alih Proyek PLTP Sarulla Rp 1 Triliun

Jakarta - PT PLN (Persero) sudah tidak sabar menggarap proyek PLTP Sarulla dengan total kapasitas 3x110 MW. PLN akan mengerjakan pembangkit listrik tenaga panas bumi ini secara bertahap 50 MW, tahun ini dengan investasi awal Rp 1 triliun.

"PLN sudah tidak sabar menunggu. Proyek itu tidak jalan-jalan. Secara hukum, proyek itu ada di bawah PLN. Jadi PLN berhak mengerjakan," kata Direktur Utama PLN, Dahlan Iskan di Pasific Place, SCBD, Jakarta, Rabu (1/6/2011).

PLN tahun ini mulai mengerjakan proyek tahap pertama. Kapasitasnya mencapai 50 MW. "Kita kerjakan bertahap. Kira-kira 50 MW, perlu Rp 1 triliun dari total 3x110 MW," ungkapnya.

PLTP Sarulla Tapanuli Utara, Sumatera Utara sebelumnya akan dikerjakan oleh konsorsium pimpinan PT Medco Geothermal Indonesia, anak usaha PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC). Namun hasil putusan direksi perseroan, Selasa (31/5/2011), menyimpulkan PLN yang mengambil alih.

Pasalnya pembicaraan Sarulla tidak kunjung selesai, padahal power plan ini sangat ramah lingkungan dan sangat menjanjikan. "PLN sudah menyelesaikan seluruh proses negosiasi tapi calon investor tidak juga bisa menyelesaikan negosiasinya dengan pihak terkait lainnya," ucapnya.

Direktorat Perencanaan PLN pun telah menyiapkan perencanaan guna memulai proyek PLTP Sarulla tahun ini juga. Dahlan mengaku, pengerjaan Sarulla tidak perlu spekulasi karena keberadaan uapnya dan volume uapnya sudah jelas.

Sarulan awalnya dikembangkan dengan modal Independent Power Producer (IPP). Pemegang WKP asalah Pertamina Geothermal Energy, dengan pengembang PGE/JOC Konsorsium MEDCO. PLTP ini akan mensuplai listrik di Suamtera Utara, di mana daya mampu Pembangkit mencapai 1480 MW, dengan beban puncak 1.200 MW.
 
Dahlan pun berkomentar atas tertariknya investor asal Malaysia untuk menggarap proyek kelistrikan di Indonesia. "Ini baik, silakan saja. Mereka sudah datang tadi pagi ke kantor," ungkapnya.

Namun realisasi investasi listrik tersebut tidak akan terlaksana dalam waktu dekat. Pasalnya investor terlebih dahulu melakukan studi yang cukup lama, dan harus memenuhi prosedur investasi yang berlaku di luar negeri.

"PLN sangat siap untuk menjalankan kerjasama ini. Perlu waktu untuk pembicaraan antar negara. Belum ada nilai proyek, baru pembicaraan awal. Rencana lama, belum di tahun ini. Perlu studi panjang. Harus ikuti proses sesuai prosedur yang berlaku. Bisa memenuhi silakan, kalau tidak cari yang lain," tuturnya.

Memang kemarin, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Da'i Bachtiar bertemu dengan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Mustafa Abubakar. Da'i datang untuk menyampaikan keinginan investor Malaysia akan sektor usaha kelistrikan, jalan tol, serta lainnya.

(wep/dnl)