Anggota DPR: Harga Premium Tidak Naik, Tukang Timbun Senang

Jakarta - Anggota DPR menilai pemerintah perlu menaikkan harga bensin premium karena disparitas atau perbedaan harganya dengan bensin pertamax cukup lebar. Jika disparitas ini tak diperkecil, maka aksi penimbunan atau penyelewengan premium makin banyak.

Selain itu juga kenaikan harga premium bakal mencegah migrasi konsumen pertamax ke BBM subsidi yang mengancam melonjaknya anggaran subsidi pemerintah.

Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR Satya W. Yudha ketika dihubungi detikFinance, Jakarta, Jumat (3/6/2011).

"Kalau premium tidak dinaikkan, jadinya yang senang itu tukang timbun, orang dijual seharga Rp 6.500/liter saja laku. Makanya, kalau dua faktor itu tidak dijalankan, ya jangan heran akan ada penimbunan. Premium dijual Rp 6.500/liter di luar, dan di daerah itu ada yang premiumnya dijual tanpa disubsidi," terangnya.

Dia melanjutkan, adanya perpindahan konsumen dari pertamax ke premium diakibatkan adanya 'gap' harga antara pertamax dan premium yang masih lebar. Padahal berdasarkan UU APBN, pemerintah sudah boleh menaikkan harga.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan kebocoran-kebocoran terhadap BBM subsidi melalui pembentukan tim terintegrasi dari tentara, polisi, dan juga BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan gas Bumi).

"Supaya tidak ada shortage, pemerintah harus mencegah adanya perpindahan (pertamax ke premium) serta meningkatkan pengawasan," kata Satya.

(nrs/dnl)