Demikian disampaikan oleh Tubagus Haryono selaku Kepala BPH Migas pada rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR yang dilakukan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2011).
"Itu (prognosa 1,8 juta KL) dari data kemarin waktu rapat koordinasi bersama Pertamina, KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), dan Ditjen Migas (Direktorat Jenderal Minyak dan Gas)," kata Tubagus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan menganalisis semua data realisasi yang ada (di tahun 2011) dan perkiraan perkembangan ke depan, maka kebutuhan BBM subsidi bagi nelayan untuk 2012 adalah 1,8 juta KL, solar dan 30 ribu KL premium," jelasnya.
Menurutnya, jumlah tersebut juga sudah termasuk untuk kebutuhan budidaya perikanan sebesar 561 ribu KL sesuai data dari KKP.
"Pola distribusinya akan melalui SPDN (Stasiun Pack Dealer Nelayan), SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan), SPBB (Stasiun Pengisian Bahan Bakar), APMS (Agen Premium, Minyak, dan Solar), dan Terminal BBM untuk kapal nelayan di atas 30 GT," terangnya.
Katanya, keperluan perencanaan kebutuhan BBM diperlukan Peta sentra nelayan di seluruh Indonesia yang selanjutnya disampaikan oleh KKP.
"Data sementara yang diacu menyebutkan ada 100 PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) denga 41 SPDN aktif, tidak aktif 5 unit, dan potensi yang akan dikembangkan ada 41 SPDN di PPI yang diperuntukkan bagi kapal nelayan di bawah 30 GT," tambah Tubagus.
Untuk 2011, BPH Migas sendiri memperkirakan akan ada kenaikan mencapai 1,3-1,5 juta KL.
(nrs/dnl)











































