Kisruh BP Migas-Menteri ESDM, Kontraktor Migas Jadi 'Korban'

Jakarta - Dua regulator penting di sektor migas yakni Menteri ESDM dan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) sedang berseteru gara-gara perombakan pejabat. Ini membuat sektor migas Indonesia menjadi kelam.

Kondisi produksi minyak Indonesia yang tengah jeblok bakal makin jeblok lagi dengan adanya kisruh seperti ini. Urusan perizinan birokrasi di sektor migas pun dikhawatirkan jadi makin lambat akibat kisruh ini.

Pengamat Perminyakan, Pri Agung Rakhmanto mengatakan, kisruh yang terjadi akibat perombakan tiga pejabat deputi BP Migas berpotensi mengganggu kinerja para Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) nantinya.

"Ini bisa jadi contoh buruk bagi KKKS, di mana dari KESDM (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) dan BP Migas tidak kompak," tanggapnya kepada detikFinance, Jumat (10/6/2011).

Nantinya, kata Pri Agung, jika ada permasalahan di dalam urusan migas, KKKS akan bingung. Pihak KKKS tentunya selama ini terus mengacu kepada pihak pemerintah dan juga BP Migas.

Menurut Pri Agung, pengangkatan tiga deputi baru BP Migas ini perlu ditinjau kembali. Dia menilai secara aturan bisa dikatakan pihak Kementerian ESDM memiliki kewenangan untuk perombakan. Namun, jangan sampai salah menempatkan orang di posisi tersebut.

"Lebih baik yang ditempatkan di situ adalah orang-orang yang memang ahli di lapangan, kalau bisa berasal dari KKKS atau dari BUMN migas sendiri. Jadi lebih gampang untuk mengawasinya. Kalau misalnya ditaruh orang-orang dari birokrat bisa bikin BP Migas jadi birokratis," terangnya.

Menurutnya, hal-hal seperti ini bisa memberi pengaruh terhadap pencapaian produksi minyak. Jika diisi banyak pihak birokrat, akan semakin banyak peraturan yang bisa memperlambat kinerja KKKS.

"Pencapaian produksi minyak jelas bisa terpengaruh. Yang harusnya dijadwalkan lakukan pengeboran jadi tertunda, dan sebagainya. Hal tersebut diakibatkan karena banyaknya birokrasi yang menghambat," tukas Pri Agung.

Pri Agung sendiri menilai, pengangkatan ketiga pejabat deputi migas tersebut masih kurang cocok. Pasalnya, ketiga deputi tersebut adalah orang-orang yang birokratis.

"Sebetulnya tidak salah dari Kementerian ESDM, tapi orang-orangnya menurut saya tidak meyakinkan," singkatnya.

Dirinya mengkhawatirkan BP Migas menjadi sangat birokratis, ke depannya dapat beri pengaruh kepada KKKS dan juga pencapaian produksi minyak ataupun gas nasional seperti yang sudah ditekankan sebelumnya.

"Saya khawatir banyak birokrat jadi buat BP Migas makin birokratis dan jelas beri pengaruh. Semuanya bisa jadi lama, karena diurusi secara birokrat. Kewenangan ada di ESDM, tapi mungkin harus didengar juga dari BP Migas," lanjut Pri Agung.

Katanya, selama pihak Kementerian ESDM menaruh orang yang memang pas, maka kisruh ini tidak akan berlarut. Hal ini dimungkinkan, figur yang mengisi posisi deputi tersebut kurang pas.

Seperti diketahui, pihak BP Migas tak mau mengakui tiga pejabat deputi barunya yang dilantik oleh Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh.

Kepala Dinas Humas dan Hubungan Kelembagaan Elan Biantoro mengatakan, alasan BP Migas tak menerima pejabat baru ini adalah karena pengangkatan dan pemberhentian 3 deputi baru tersebut tidak sesuai dengan usulan Kepala BP Migas.

Sampai akhir Mei 2011 produksi minyak nasional baru mencapai 906,4 ribu barel per hari atau jauh di bawah target pemerintah sebesar 970 ribu bph.

Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh kemarin telah merombak tiga pejabat BP Migas yaitu:

• Achmad Syahroza menjadi Deputi Keuangan, sebelumnya Syahroza menjadi Staf Ahli Menteri ESDM
• Johanes Widjanarko menjabat sebagai Deputi Umum. Sebelumnya Wijanarko merupakan pejabat di Kementerian ESDM
• Wibowo S. Wirjawan menjabat sebagai Deputi Operasi. Wibowo sebelumnya menjadi Deputi Keuangan

 

(nrs/dnl)