.webp)
Hal ini disampaikan oleh Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh dalam rapat dengan Komisi VII DPR yang dilakukan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2011).
"BPP pembangkitan Indonesia lebih besar dari Thailand dan Malaysia dan hal itu disebabkan karena kondisi geografis kita yang kepulauan dan belum sepenuhnya terjalin dalam satu jaringan yang memadai. Jika jaringan sudah memadai seperti Jawa dan Bali maka BPP lebh rendah dari lainnya," tutur Darwin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kesempatan tersebut Darwin mengatakan, salah satu cara untuk dapat menekan BPP ini adalah dengan menggunakan energi baru dan terbarukan dan gas untuk bahan bakar pembangkit listriknya. Ini yang menyebabkan ongkos produksi listrik Indonesia lebih mahal.
"Strategi untuk menurunkan persoalan BPP yakni dengan percepatan proyek 10 ribu MW, pembangunan infrastruktur gas untuk PLN, maupun untuk pengembangan energi baru dan terbarukan untuk menghasilkan listrik," katanya.
Sementara soal subsidi, Darwin mengatakan selama ini 52% subsidi listrik yang dikeluarkan oleh pemerintah dinikmati oleh pelanggan kecil yakni 450 va, 900 va, dan 1.300 va. "Artinya pada dasarnya pemberian subsidi sejauh ini telah sejalan dengan tujuan utamanya yakni untuk masyarakat kurang mampu," imbuh Darwin.
Menurut Darwin, Sampai dengan Maret 2011, rasio elektrifikasi adalah sebesar 67,71% dan direncanakan jadi 80% pada akhir tahun 2014 sesuai dengan target RPJMN 2010-2014. Rasio elektrifikasi merupakan perbandingan rumah tangga berlistrik dibagi dengan jumlah total rumah tangga yang berjumlah 59 juta.
"Kami juga telah menyampaikan pada beberapa waktu lalu bahwa subsidi listrik tetap dibutuhkan sepanjang harga tenaga listrik masih lebih rendah dari biaya pokok penyediaan tenaga listrik ditambah marjin PSO. Subsidi merupakan selisih antara biaya yaitu BPP plus marjin," tutur Darwin.
(dnl/qom)
