Demikian disampaikan Deputi Bidang Industri Strategis dan Manufaktur Kementerian Bada Usaha Milik Negara (BUMN) Irnanda Laksanawan di hadapan anggota Komisi VII DPR RI, Jakarta, Selasa (21/6/2011).
"Dengan usaha yang stretch dan kerja keras, lifting bisa dinaikkan menjadi 385.000 barel per hari. Maka itu kita bisa menjadi nomor satu di Indonesia dan melebihi Chevron," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau kita bisa mencapai 385.000 barel per hari di 2015 dan mengalah Chevron, sales (penjualan) kita pun bisa meningkat dari yang sekarang sudah Rp 450 triliun bisa menjadi Rp 750 triliun," terang Irnanda dengan semangat.
Ditambahkan pula, net profit Pertamina bisa meningkat 300%, dari yang saat ini Rp 16,7 triliun bisa menjadi Rp 54 triliun.
"Maka itu kami juga meminta bantuan kepada Komisi VI. Kita ada banyak sumur-sumur tua yang masih berpotensi, dan itu dibutuhkan EOR (Enhance Oil Recovery). Kita ingin difasilitasi juga terkait izin-izin pengelolaan sumur minyak tersebut," ungkapnya.
Irnanda menjelaskan, bahwa jika Pertamina dipaksa untuk cepat meningkatkan produksi minyaknya, sementara izin untuk pengelolaan sumur yang ada sangat lama prosesnya, maka akan sulit untuk meningkatkan produksi.
"Sekarang produksi nasional kita masih 900-an ribu barel per day. Dulu kita bisa 1,1 juta barel per day, itu terjadi karena kita memang melewati birokrasi dan jika ada yang perlu maka dilakukan shortcut," tukas Irnanda.
Katanya, pihaknya berusaha untuk berkoordinasi dengan BP Migas (Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas), dan juga pihak-pihak terkait.
"Dulu kita boleh melakukan pengeboran, tapi sekarang ketika masuk hutan lindung, dan ada pertauran baru kita jadi tidak boleh ngebor. Ini terjadi waktu mengelola geothermal. Dulu kita bisa ngebor, tapi tiba-tiba dilarang," keluhnya
Menurutnya, aturan-aturan semacam itu tidak maksimal, dan Pertamina beserta KBUMN berusaha untuk mengupayakan atasi masalah tersebut di lintas Kementerian dan unit kerja yang ada.
"Kita berusaha lakukan terobosan, tapi tidak secepat yang diinginkan. Makanya kami butuh dukungan, kalau tidak produksi minyak bisa turun. Kami ingin difasiliasi dengan BP Migas atau yang berwenang terkait masalah perizinan. Untuk itu, kita ingin membuat MoU supaya bisa dilaksanakan bersama-sama. Jadi target pemerintah untuk mencapai target produksi minyak bisa tercapai di tahun mendatang," katanya.
(nrs/hen)










































