PLN Diminta Cari Energi Alternatif Ketimbang Tambah Subsidi

Jakarta - Kementerian Keuangan meminta PT PLN (Persero) tetap berusaha mencari tambahan energi primernya daripada langsung meminta tambahan subsidi listrik kepada pemerintah.

Dalam menekan subsidi listrik, Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro, meminta PLN untuk tetap melakukan efisiensi. Selain itu, meningkatkan jumlah pasokan gas dan batu bara guna menghemat pengeluaran untuk biaya operasional.

"Nanti kita minta mereka melakukan ada dua, dari PLN-nya dan penyediaan energi primer kita minta naikkan gasnya," jelasnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/6/2011) malam.

Ketika ditanya mengenai kesulitan PLN dalam memenuhi energi primernya, Bambang yakin dengan upaya semaksimal mungkin maka perusahaan pelat merah itu dapat memenuhinya. "Bisa, kalau ada niat pasti bisa," tegasnya.

Seperti diketahui, PLN sudah meminta tambahan subsidi sebesar Rp 25 triliun untuk tahun 2011. Direktur Utama PLN Dahlan Iskan menyatakan, adanya tambahan anggaran untuk subsidi listrik tahun 2011 sebesar Rp 25,1 triliun yang disebabkan adanya kenaikan harga ICP, batu bara, dan gas yang totalnya memberikan kenaikan subsidi tahun 2011 sebesar Rp 24,4 triliun.

"Mengapa subsidi listrik tahun 2011 sebesar Rp 25,1 triliun, paling besar disebabkan kenaikan 3 kompenen, ICP, batu bara, dan gas," ujar Dahlan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Senin (13/6/2011).

Dahlan merinci, kenaikan subsidi berasal dari naiknya harga BBM yang memberikan tambahan Rp 4,8 triliun, kenaikan harga rata-rata HSD sebesar Rp 700 miliar, kenaikan harga batubara sebesar Rp 3,4 triliun, kenaikan harga gas sebesar Rp 1,5 triliun, penurunan pasokan gas dari 389 TBTU ke 320 TBTU sebesar Rp 11,4 triliun, dan keterlambatan pengoperasian FSRU sebesar Rp 2,6 triliun.

Selain itu, terdapat pula tambahan anggaran yang disebabkan keterlambatan COD PLTU sebesar Rp 3,4 triliun, tambahan batu bara komisioning sebesar Rp 2,2 triliun, perubahan susut jaringan sebesar Rp 900 miliar, dan biaya lain-lain sebesar Rp 1,1 triliun.

Sedangkan pada tahun ini, PLN hanya mampu melakukan efisiensi sebesar Rp 1,9 triliun akibat penghematan biaya operasional termasuk biaya perjalanan dinas.

"Colection fee bisa menghemat banyak sekali ke bank, SPPD juga, sebulan ini kita tidak melakukan perjalanan dinas dan bisa tanpa mengganggu operasional. Selain itu, penyederhanaan pengadaan material yang pola pengadaanya berubah dari cara lama diganti cara baru, lebih transparansi," tegas Direktur Keuangan PLN Syamsuddin Murtaqi pada kesempatan yang sama.

PLN juga dapat melakukan penghematan subsidi dengan adanya kenaikan penjualan dari 153,85 TWh ke 160,78 TWh yang menekan penggunaan subsidi hingga Rp 5,1 triliun.

Dari jumlah tersebut, PLN meminta tambahan subsidi sebesar Rp 25,1 triliun dari subsidi awal yang disediakan pemerintah sebesar Rp 40,7 triliun sehingga untuk tahun ini, subsidi listrik mencapai Rp 65,8 triliun.

(nia/ang)