Pemerintah Pastikan Tambah Subsidi BBM di 2011

Jakarta - Pemerintah memastikan akan menambah subsidi energi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P). APBN-P ini akan masuk dalam pembahasan bersama DPR RI pada bulan Juli mendatang.

"Revisi itu kita harapkan akan dimulai 4 Juli sampai nanti tanggal 27 Juli dan revisi APBNP 2011 utamanya karena kenyataan perkembangan sekarang dibandingkan asumsi berubah dan ada sejumlah risiko fiskal yang kita lihat perlu disikapi dan ada anggaran biaya tambahan," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo ketika ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (23/6/2011).

Terkait subsidi BBM, Agus Marto menyatakan hal itu termasuk dalam pembahasan risiko fiskal. Dalam perhitungan risiko fiskal, kenaikan subsidi BBM telah diperkirakan melihat realisasi BBM bersubsidi yang telah melebihi 7% dari target kuota BBM bersubsidi dan kenaikan harga ICP (Indonesian Crude Price).

"Risiko fiskal sudah ada karena di BBM indikatornya adalah ICP meningkat. Saat ini BBM bersubsidi yang jumlahnya 7% lebih tinggi dari tahun lalu," jelasnya.

Sementara untuk subsidi listrik, Agus Marto menilai resiko fiskal di listrik karena ICP meningkat. Kemudian, pasokan gas untuk pembangkit tenaga listrik masih belum sampai dari harapan sehingga penggunaan BBM masih dominan dengan risiko lebih mahal.

"Sehingga karena tidak terwujud pasokan gas seperti yang diharapkan, alternatifnya penggunaan BBM diteruskan, sehingga ini menjadi penekan resiko fiskal," jelasnya.

Agus Marto menambahkan faktor dominan lain yang memengaruhi penambahan subsidi listrik yakni program 10.000 Megawatt (MW) tahap I yang sedianya beberapa harus sudah selesai, namun ternyata tak sesuai dengan jadwal.

"Input energi batubara kalau belum jalan, masih gunakan minyak. Ini menekan risiko fiskal dan tentu yang terakhir adalah beberapa pembangkit listrik dengan batu bara, perlu meyakinkan bisa menerima batu bara dengan harga yang kurang lebih sama dengan anggaran," ungkapnya.

Selain itu, ada risiko lain yaitu losses dalam jaringan. Kemudian, Agus Marto menjelaskan, pemerintah melihat bahwa akses ke listrik bagi masyarakat yang diketahui elektrifikasi Indonesia masih rendah.

"Karena itu, kalau ditingkatkan dan sumber tenaga listrik masih dari BBM, elektrifikasi meningkat dibayar mahal dengan subsidi yang meningkat. Ini semua sedang kita kaji, pada saatnya akan disampaikan, tapi komitmen pemerintah jaga fiskalnya sehat," jelasnya.

Agus berharap, tahapan penambahan subsidi dapat segera terlaksana.

"Oleh karena itu, kita harapkan proses itu segera dimulai, kita akan membawa rencana revisi APBN di sidang kabinet. Tentu akan dimulai dengan finalisasi di tingkat Menko, dibawa sidang kabinet, dan kalau sudah akan kita siapkan nota keuangan APBNP," pungkasnya.

(nia/hen)