Peristiwa itu terjadi pada Rabu (6/7/2011) saat akan dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat antara Kementerian ESDM, BP Migas, BPH Migas, dan Pertamina. Rapat tersebut rencananya membahas mengenai RAPBN-P 2011 di sektor minyak dan gas.
Rasa geram tersebut awalnya dilontarkan oleh Ismayatun, salah satu anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI-P ketika mengetahui R. Priyono ternyata diwakili oleh Haposan Napitupulu, selaku Deputi Perencanaan BP Migas untuk menyampaikan usulan produksi migas di RAPBN-P 2011.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ismayatun kemudian mengatakan, ketidakhadiran R. Priyono sangat disayangkan. Mengingat pembahasan mengenai produksi minyak dan gas bukan hal yang sederhana, apalagi saat ini produksi minyak RI sedang anjlok.
"Apakah Kepala BP Migas ini tidak mementingkan acara ini sehingga sampai diwakilkan deputinya? Kalau memang tidak hadir saat ini, lebih baik yang mewakili dia tidak perlu ada di sini," pintanya.
Kemudian, Ismayatun meminta supaya BP Migas tidak perlu hadir di rapat sidang tersebut. "Ini Kepala BP Migas tidak ada keterangan tidak hadir, jadi tidak perlu juga jajaran BP Migas yang ada di sini hadir. Tidak jelas perwakilannya," timpalnya.
Kegeraman atas tidak hadirnya R. Priyono pun disambut dengan nada yang sama oleh beberapa Anggota Komisi VII lainnya.
"Ini ada persoalan banyak sekali di BP Migas, banyak masalah. Kemarin pemilihan deputi saja ada masalah ketidakcocokan antara Menteri ESDM dan Kepala BP Migas. Ini menunjukkan gak ada korrdinasi, lebih kita ada rapatkan sendiri, kita buka dari awal sampai akhir. Kita buat apat khusus, hari ini suruh keluar saja (jajaran BP Migas)," ujar salah satu anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI-P, Bambang Wuryanto.
Mendapat banyak kegeraman dari Komisi VII DPR, Haposan mengatakan, ketidakhadiran Priyono disebabkan ada jadwal pertemuan dengan investor dari Thailand. Namun hal tersebut justru semakin membuat geram Komisi VII DPR RI. Mereka justru meminta BP Migas agar keluar dari ruang sidang dan meminta kepada Ketua Komisi VII supaya menyediakan waktu khusus tersendiri bersama BP Migas dengan syarat kehadiran R. Priyono.
Akibatnya, Ketua Komisi VII, Teuku Riefky menyatakan supaya jajaran BP Migas keluar dari ruangan sidang.
"Jadi, Pak Haposan bisa menghubungi Pak Priyono. Nanti bisa kita lanjutkan lagi di waktu khusus," kata Teuku.
(nrs/qom)











































