Proyek 10 Ribu MW Molor, Pemerintah Nombok Rp 5 Triliun

Jakarta - Pembangunan proyek PLTU 10 ribu MW terhambat karena berbagai masalah yang dihadapi. Akibatnya pemerintah terpaksa menambah anggaran di 2011 sebesar Rp 5,02 triliun karena PLN masih harus menggunakan BBM untuk pembangkit listriknya.

Dirjen Listrik Kementerian ESDM Jarman mengatakan, terkendalanya Commercial Operation Date (COD) PLTU 10.000 MW tahap I merupakan salah satu faktor yang menyebabkan subsidi listrik di 2011 melebihi target APBN. Karena untuk menutupi kekurangan pasokan listrik akibat tertundanya COD PLTU berbahan bakar batubara PLN terpaksa mengoperasikan pembangkit dengan berbahan bakar minyak. Pemerintah menargetkan di 2011 COD PLTU Batubara mencapai 4.592 Mw.

"Keterlambatan operasi komersial beberapa PLTU menyebabkan energi listrik sebesar 2.472.027 MWh harus diproduksi oleh pembangkit berbahan bakar BBM yang memberikan kontribusi penambahan biaya sebesar Rp 5,02 Triliun," ujar Jarman dikutip dari situs Kementerian ESDM, Rabu (13/7/2011).

Jarman mengatakan, pemerintah dan PLN terus meningkatkan peran pengawasan unit struktural untuk mengawasi pelaksanaan penyelesaian proyek PLTU 10 ribu MW ini.

Pemerintah membentuk tim terpadu lintas sektoral untuk meningkatkan peran pengawasan, melakukan koordinasi secara ketat dengan PLN dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian proyek serta melaporkan perkembangan hasil monitoring dan evaluasi kepada Menko Perekonomian dengan tembusan kepada Presiden, Wapres, dan UKP4.

Selain itu, PLN juga diminta untuk konsentrasi untuk menyelesaikan unit yang memiliki peluang paling cepat dapat dioperasikan, menambah tenaga kerja, peralatan, jam kerja (dari 12 jam menjadi 20 jam), sharing tenaga kerja terampil, melakukan step-in project secara keseluruhan maupun sebagian scope of work serta mengubah prosedur commissioning dari integrasi menjadi individual commissioning.

Proyek-proyek 10.000 Mw yang ditargetkan COD tahun ini untuk wilayah Jawa-Bali total kapasitas 4,170 MW diperoleh dari, PLTU 1 Banten (Suralaya/625 MW), PLTU 3 Banten (Lontar/945 MW), PLTU 1 Jabar (Indramayu/990 MW), PLTU 2 Jabar (Pelabuhan Ratu/350 MW), PLTU 1 Jateng ( Rembang/630 MW) dan PLTU 1 Jatim (Pacitan/630 MW). Wilayah Indonesia Barat, total kapasitas sebesr 74 MW diperoleh dari PLTU Kepri (Tanjung Balai Karimun/14 MW) dan PLTU 3 Babel (Bangka Baru/60 MW).

Selanjutnya, Indonesia Timur total 348 MW diperoleh dari, PLTU Kalsel (Asam-asam/130 MW), PLTU 1 NTT (Ende/14 MW), PLTU 2 Sulut (Amurang/50 MW), PLTU Sultra (Kendari/20 MW), PLTU Sulsel (Barru/100 MW), PLTU Maluku Utara (Tidore/14 MW) dan PLTU 2 Papua (Jayapura/20 MW).

Sebelumnya, Pemerintah bersama Komisi VII DPR menyepakati penetapan subsidi listrik untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2011 sebesar 66,33 Triliun meningkat dari sebelumnya (APBN 2011) Rp 40,71 triliun.


(dnl/qom)