Tak Semua PNS 'Mampu', Pembatasan BBM Subsidi Harus Diperjelas

Jakarta - Badan Anggaran DPR meminta pemerintah melarang anggota DPR dan semua pegawai negeri sipil (PNS) menggunakan BBM bersubsidi. Tetapi tidak semua PNS adalah golongan mampu yang bisa menikmati BBM non subsidi.

"Tidak semua PNS itu kan orang mampu. Kalau itu diterapkan untuk semua PNS termasuk mereka yang golongan rendah rasanya tidak pas," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR, Ganjar Pranowo kepada detikfinance, Jumat (15/7/2011).

Menurutnya permintaan Banggar DPR agar pemerintah melakukan pembatasan terhadap penggunaan BBM bersubsidi hanya bersifat imbauan. Pemerintah diminta membuat peraturan teknis terkait hal itu.

"Misalnya yang dilarang menggunakan BBM bersubsidi untuk golongan eselon ke atas, atau mobil plat merah. Tetapi kalau PNS golongan rendah dipaksakan juga pasti sulit. Makanya aturan main pelarangan ini harus diperjelas," terangnya.

Sebelumnya, Badan Anggaran DPR meminta pemerintah untuk melarang anggota DPR dan semua pegawai negeri sipil (PNS) menggunakan BBM bersubsidi. Ini dilakukan setelah alokasi penambahan jatah kuota BBM subsidi disetujui dari 38,5 juta kiloliter (KL) menjadi 40,49 juta KL.

Demikian disampaikan Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo ketika ditemui di kantornya, Kuningan, Jakarta (14/7/2011).

"Jadi sudah disetujui untuk anggaran penambahan alokasi kemarin malam, jam 12 kurang. Mereka (anggota Banggar) menekankan kepada kita, menyampaikan supaya mengingatkan betul bahwa semua pegawai negeri dan DPR tidak boleh membeli BBM bersubsidi," katanya.

Evita melanjutkan, meskipun anggaran alokasi BBM subsidi telah disetujui, namun kebijakan yang dilakukan sejauh ini hanya tetap melanjutkan imbauan kepada masyarakat bahwa BBM bersubsidi hanya untuk yang tidak mampu.

"Tadi malam diumumkan seperti itu. Jadi itu pertama, kita lakukan imbauan yang kami harapkan volume BBM bersubsidi bisa tercapai 40,49 juta KL. Karena kalau tidak bisa sampai 41 juta KL lebih. Jadi mereka memang meloloskan penambahan kuota menjadi 40,49 juta KL tapi kalau bisa harus ditahan," tutur Evita.

Evita mengakui saat ini pihaknya sedang menyiapkan keputusan bersama antara Menteri ESDM dan Menteri Dalam Negeri untuk bekerjasama mengawasi hal ini. "Termasuk dengan BPH Migas, Pertamina, dan Pemda," lanjutnya.

"Jadi total anggaran menjadi Rp 117 triliun dari pagu anggaran (untuk BBM Subsidi) APBN 2011 sekitar Rp 95 triliun. Jadi bertambah Rp 22 triliun, termasuk elpiji," katanya ketika ditanya tentang anggaran yang disetujui.

(her/ang)