Pengusaha Keluhkan Sikap Labil Pemerintah Terkait BBM

Jakarta - Pengusaha mengeluhkan sikap pemerintah yang 'labil' dalam penentuan kebijakan terkait harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Lemahnya peran pemerintah dalam kebijakan BBM ini justru mengganggu kesinambungan dan stabilitas ekonomi khususnya bidang industri.

"Sampai hari ini kita belum melihat langkah tegas pemerintah dalam urusan BBM. Akibatnya ekonomi biaya tinggi diterima oleh pelaku usaha," ujar Wakil Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Muda Indonesia (Apindo) Franky Sibarani dalam keterangannya kepada detikFinance di Jakarta, Minggu (24/7/2011).

"Dari kondisi yg ada, kita melihat lemahnya peran pemerintah dalam kebijakan BBM. Kelambatan menyesuaikan harga terhadap harga internasional. Dan pembatasan BBM yang pada akhirnya mengakibatkan ekonomi biaya tinggi di semua lini ekonomi," imbuh Franky.

Dijelaskan Franky ketidaksinambungan ekonomi yang terjadi seperti adanya perbedaan harga BBM subsidi dan non subsidi berakibat, adanya industri-industri yang menggunakan BBM oplosan. Menurutnya juga hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya penyelundupan BBM ke Luar Negeri.

"Akibat lain dari perbedaan harga yang diikuti kelangkaan BBM adalah terjadi maraknya perdagangan BBM oplosan. Hal ini akan merugikan konsumen dan kerusakan pada mesin-mesin kendaraan atau mesin produksi jika membeli BBM asli atau bukan oplosan harganya selangit," tuturnya.

Lebih jauh Franky juga mengungkapkan untuk industri-industri rumah tangga dan UMKM yang menggunakan solar sebagai sumber energi juga mengalami tekanan kenaikan harga produksi. Karena, sambungnya sebagai akibat dari kelangkaan solar.

"Dan kalaupun ada, harus membeli dengan harga tinggi. Ini ujung-ujungnya biaya produksi naik," tegasnya.

Selain itu, sambung Franky kelangkaan BBM yang mengakibatkan harga BBM naik dan keterbatasan ketersediaan BBM diberbagai daerah, mengakibatkan jumlah angkutan pengiriman barang juga menurun.

"Seperti di Kalimantan Timur dan Lampung, angkutan antar kota yang sebelumnya 2 kali per hari sekarang hanya bisa 1 kali. Tarif pengiriman barang meningkat dan terjadi keterlambatan distribusi barang," kata dia.

"Akibat lain juga dirasakan pada bahan pokok, yang harganya naik di daerah-daerah. Kalau ini dibiarkan sampai menjelang Lebaran, maka semakin tidak terkendali naiknya harga-harga bahan pokok dan produk industri," imbuh Sekjen Gapmmi ini.

Oleh karena itu, Franky mengharapkan segera ada kebijakan yang ditetapkan pemerintah terkait masalah BBM ini. Tertutama dengan menjamin pasokan BBM lancar dan terkendali.

"Diharapkan, ada keberanian pemerintah untuk mengambil kebijakan, meskipun tidak populis. Segera. Utamanya ketersediaan BBM di semua daerah dan untuk semua sektor industri," tutupnya.

(dru/dru)