Demikian disampaikan Dirjen Pajak Fuad Rahmany saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Senin (25/7/2011).
"Mekanisme PPN DTP yang berubah, supaya disesuaikan. BPK mempersoalkan mekanismenya kok ngga sesuai dengan UU PPN. Dulu kan kita mengikuti UU APBN itu yang tidak diterima BPK. makanya kita akan bikin aturan-aturan Standard Operating Procedure, SOP-nya proses pembayarannya harus sesuai dengan UU dan aturan pajak," tegasnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi ini akan mengubah mekanisme di mana uangnya masuk ke Pertamina, baru nanti disetorkan ke pajak. Selama ini Pertamina hanya menyetor uang PPN yang dari masyarakat. Pertamina ini pakai istilah Surat Perintah Membayar (SPM) nihil karena itu in out saja, itu yang diprotes oleh BPK, karena tidak sesuai dengan mekanisme pembayaran pajak. BPK maunya kita ikuti aturan yang ada," tuturnya.
"Dulu 2006, 2007, 2008 diakui, tapi sekarang tidak. Kita harus perbaiki, yang dulu ya udah lewat, tahun 2011 kita ubah, jadi subsidi BBM sudah ada PPN-nya," pungkasnya.
(nia/dnl)
