Jangan Salahkan Pertamina Kalau Dividennya Turun

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta BUMN tidak melulu disalahkan jika setoran dividennya kurang. Setoran dividen terkadang harus berkurang karena kurangnya dukungan terhadap BUMN bersangkutan, seperti kasus Pertamina.

Demikian disampaikan Deputi Industri Strategis dan Manufaktur, Irnanda Laksanawan ketika ditemui di Kantor BUMN, jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jum'at (29/7/2011).

"Pasti ini merugi, akhirnya dividennya Pertamina turun. Jadi, jangan disalahkan kalau BUMN seperti Pertamina dividennya turun," tanggap Irnanda ketika ditanya terkait ditolaknya penambahan alpha BBM Bersubsidi sebesar Rp 50 per liter.

Ia melanjutkan, sesuai dengan Undang-Undang BUMN yang berlaku, seharusnya BUMN yang mendapatkan jatah PSO (Public Services Obligation) seharusnya disesuaikan dengan aspek dan prinsip keekonomian.

"Kita kan inginnya supaya jangan ditolak, tapi kembali kepada kendala yang ada jadinya seperti itu. Padahal kan Pertamina mendapatkan PSO (Public Service Obligation) harusnya sesuai dengan keekonomian," terangnya.

"Tapi kan kendala BBM ini susah, kantongnya gak cukup. Jadi sepertinya seakan-akan kekurangan itu yang harus kita tanggung," keluh Irnanda menambahkan.

Di tempat yang berbeda, VP Corporate Communication Pertamina, Mochammad Harun menyampaikan saat ini Pertamina hanya bisa melakukan usaha terbaiknya untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan sisi operasional BUMN minyak tersebut.

"Kita kan nggak bisa berandai-andai, tapi kan banyak faktor yang pengaruhi keuntungan kita. Harga minyak dunia, kurs Rupiah terhadap Dolar, dan adalah delta yang kami terima. Delta itu kan adalah perbedaan antara ICP (Indonesian Crude Price/Harga Minyak Indonesia) dengan harga produk kami. Itu berpotensial, tapi kalau alphanya sudah ditetapkan seperti itu, kita mau apalagi. Kita hanya best effort di sisi operasional saja," jelas Harun ketika dihubungi detikFinance.

Harun menceritakan, pihaknya meminta penambahan alpha BBM Bersubsidi menjadi Rp 650 per liter dari sebelumnya hanya Rp 595 per liter. Pihaknya berharap dengan adanya penambahan alpha yang sebesar Rp 50 per liter tersebut, Pertamina dapat mengambil sedikit keuntungan untuk penjualan BBM Bersubsidi.

"Kita kan untuk operasi BBM membutuhkan cost money yang besar, kita juga butuh biaya besar untuk impor, produksi, dan juga stok. Masa' dari biaya yang kita keluarkan sekitar Rp 400 triliun itu gak ada keuntungan sama sekali kan lucu," ucapnnya.

Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah mengusulkan kenaikan alpha BBM bersubsidi Rp 50 per liter mulai Agustus 2011. Jika alpha BBM bersubsidi jadi dinaikkan Rp 50 per liter, dalam perhitungan pemerintah, rata-rata alpha BBM bersubsidi dari Januari hingga Desember 2011 mencapai Rp 618,68 per liter.

Menurut Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, usulan kenaikan alpha ini dilatarbelakangi karena Pertamina sebagai pelaksana PSO, mengalami kerugian dalam 2 tahun terakhir. Di 2009, kerugian Pertamina mencapai Rp 4,9 triliun. Sedangkan pada 2010, kerugiannya mencapai Rp 2,5 triliun. Di sisi lain, sebagai badan usaha, BUMN itu juga dituntut untuk memberikan keuntungan. Ini sesuai dengan UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN.

Namun usulan tersebut ditolak oleh Anggota Komisi VII DPR RI dan dengan alpha yang tidak berubah, Pertamina memperkirakan kerugian mencapai Rp 2 triliun untuk penjualan BBM Bersubsidi. Pada semester lalu saja, BUMN minyak tersebut sudah mengalami kerugian mencapai Rp 1 triliun.
 

(nrs/qom)