Persatuan Insinyur: Rakyat Bisa Terima Harga Premium Naik

Jakarta - Pemerintah harus tegas mengambil langkah menaikkan harga BBM non subsidi untuk menekan anggaran subsidi. Rakyat bisa menerima kenaikan tersebut asalkan penjelasan diberikan secara terbuka.

Demikian keterangan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) M. Said Didu yang dikutip detikFinance, Senin (1/8/2011).

"PII meminta agar dana subsidi dialihkan untuk membangun infrastruktur. Rakyat akan menerima jika diberikan penjelasan secara terbuka oleh pemerintah jika memang mengharuskan menaikkan harga BBM," jelas Said.

Said mengatakan, PII berpendapat besaran anggaran subsidi saat ini sudah membebani APBN, sehingga besaran subsidi ini harus ditinjau karena akan menurunkan daya saing ekonomi. Harusnya pemerintah mengalokasikan anggaran lebih besar untuk membangun infrastruktur.

"Selain itu subsidi sudah jelas salah sasaran karena dinikmati oleh orang mampu," tegas Said.

Seperti diketahui, anggaran subsidi energi yang dikeluarkan pemerintah tahun ini mencapai Rp 195,288 triliun yang terdiri dari subsidi BBM Rp 129,723 triliun dan subsidi BBN Rp 592,08 miliar.

Subsidi ini naik karena adanya kenaikan volume konsumsi BBM subsidi dari 38,5 juta kiloliter (KL) menjadi 40,49 juta KL.
(dnl/hen)