Demikian disampaikan Direktur Eksekutif ReforMiner Pri Agung Rakhmanto kepada detikFinance, Jakarta, Selasa (02/8/2011)
"Masalahnya, siapapun yang bakal duduk sebagai deputi itu, sekarang ini tidak akan bisa menaikkan produksi. Masak masalah begitu tidak bisa selesai sih?" herannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Memang kewenangan ada di Menteri ESDM, tapi sebaiknya tempatkan yang profesional dan sesuai dengan kompetensi lah. Inipun tidak terlalu berpengaruh terhadap produksi minyak RI, tidak akan bisa menaikkan produksi," tanggap Pri Agung.
Pri Agung melanjutkan, ketika penempatan orang-orang pejabat publik tidak sesuai kompetensi, maka dikhawatirkan hal tersebut bisa menyangkut kepentingan politik. "Apalagi ini BP Migas, sebagai pintu masuk pertama penerimaan negara dari sektor migas," katanya.
"Jangan harap akan lahir kebijakan ataupun program brilian untuk mendorong eksplorasi ataupun EOR (Enhancement Oil Recovery) skala besar yang bisa mndorong produksi minyak skala nasional jika masalah ini tidak kunjung selesaai," tegas Pri Agung.
Seperti diketahui, beberapa waktu sebelumnya kisruh perombakan 3 pejabat deputi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) oleh Menteri ESDM masih terjadi. BP Migas baru mengakui 1 pejabat barunya, sementara yang lain tidak.
Kekisruan itu terjadi setelah Menteri ESDM telah merombak tiga pejabat BP Migas yaitu:
Achmad Syahroza menjadi Deputi Keuangan, sebelumnya Syahroza menjadi Staf Ahli Menteri ESDM
Johanes Widjanarko menjabat sebagai Deputi Umum. Sebelumnya Wijanarko merupakan pejabat di Kementerian ESDM
Wibowo S. Wirjawan menjabat sebagai Deputi Operasi. Wibowo sebelumnya menjadi Deputi Keuangan BP Migas
Deputi baru yang diakui oleh BP Migas adalah Deputi Umum BP Migas baru yaitu Johannes Widjonarko, yang menggantikan Deputi Umum sebelumnya Achmad Syamsu Rizal Asir.
Sementara Darwin Saleh mengatakan, dirinya tetap berpegang kepada keputusannya menunjuk 3 deputi BP Migas dan sudah sah berdasarkan surat keputusan Menteri ESDM.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengaku telah turun tangan untuk menyelesaikan perseteruan antara Menteri ESDM Darwin Zahedy dengan Kepala BP Migar R. Priyono terkait perombakan 3 deputi baru. Hatta tak mau perseteruan ini mengganggu kinerja produksi minyak yang saat ini tengah menurun akibat makin tuanya sumur-sumur minyak di Indonesia.
Terbaru, BP Migas berencana untuk mengadukan Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh kepada PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) atas kisruh pemilihan dua deputi BP Migas baru.
(nrs/qom)











































