Anggota DPR Minta SBY Turun Tangan Akhiri Kisruh BP Migas

Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Presiden SBY ikut turun tangan dalam menyelesaikan permasalahan antara Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) soal pergantian Deputi BP Migas. Apalagi jika nantinya BP Migas sampai mengajukan masalah tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Demikian disampaikan salah satu Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar, Satya W Yudha ketika dihubungi detikFinance di Jakarta, Kamis (4/8/2011).

"Untuk masalah deputi BP Migas, sebaiknya Presiden SBY turun tangan. Karena jika BP Migas mem-PTUN-kan Menteri ESDM (Darwin Zahedy Saleh), maka secara tidak langsung berdampak pada performance kabinet," ujar Satya.

Untuk diketahui, permasalahan ini mencuat ketika adanya pergantian 3 Deputi BP Migas yang dipilih oleh Menteri ESDM, yakni:

1. Achmad Syahroza menjadi Deputi Keuangan, sebelumnya Syahroza menjadi Staf Ahli Menteri ESDM
2. Johanes Widjanarko menjabat sebagai Deputi Umum. Sebelumnya Wijanarko merupakan pejabat di Kementerian ESDM
3. Wibowo S. Wirjawan menjabat sebagai Deputi Operasi. Wibowo sebelumnya menjadi Deputi Keuangan

Dengan adanya susunan Deputi baru tersebut, pihak BP Migas masih belum menyetujui karena tidak sesuai dengan usulan Kepala BP Migas yang mengacu dalam PP tentang BP Migas. BP Migas menolak hal ini dengan pertimbangan kompetensi dan kesesuaian teknis.

Namun, berdasarkan sumber detikFinance, penolakan BP Migas akan hal ini pun disinyalir diakibatkan adanya unsur politis yang mencoba masuk ke badan BP Migas.

"BP Migas itu ingin proses check and balance yg diamanatkan PP agar dihormati. Kalau itu dilanggar, maka Menteri ESDM dikhawatirkan bisa sewenang-wenang mengganti deputi kapan saja dia mau. Itu bisa menghancurkan BP Migas," terang sumber tersebut.

"Kemudian, BP Migas tidak ingin jadi ajang politisasi, kalau satu partai masuk, maka dimungkinkan partai lain akan minta jatah di BP Migas. Maka, mereka bisa repot dalam mengawal penerimaan negara," imbuhnya.

Menurut sumber tersebut, Deputi Keuangan BP Migas baru, Achmad Syahroza merupakan anggota dari Partai Demokrat. Sama-sama berada dalam satu partai dengan Menteri ESDM. Maka itu hal tersebut dikhawatirkan pihak BP Migas.

Menanggapi hal ini, Satya pun mengatakan, jika saja ada partai politik yang masuk ke sektor pemerintahan seperti BP Migas, maka hal tersebut perlu dikaji terlebih dahulu dari sisi profesionalitasnya. "Mereka juga harus bekerja untuk bangsa begitu mereka menjabat," kata Satya.

"Di sisi lain, banyak kalangan profesional yang tidak berpartai, tapi sibuk me-lobby partai-partai kanan kiri. Itu justru lebih mengkhawatirkan," jelasnya.

Sejauh ini, BP Migas baru mengakui 1 pejabat barunya yakni Johanes Widjanarko sebagai Deputi Umum BP Migas, sementara yang lain tidak.

Terkait persiapan laporan kepada PTUN untuk masalah ini merupakan masih menjadi jalan terakhir yang akan dilakukan, sementara pihak BP Migas masih terus mendiskusikan hal ini dengan Menteri ESDM.

Selain itu, Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan dirinya sudah melakukan mediasi dengan kedua belah pihak soal keributan yang terus menerus terjadi. Dirinya sudah bertemu dengan kedua belah pihak untuk selesaikan hal ini. Meskipun dirinya belum mau menjawab apakah akan ada pergantian Deputi sekali lagi supaya tercapai kesepakatan kedua belah pihak atau tidak.


(nrs/dru)