Penyelewengan BBM Premium Terjadi Berulang Kali, BPH Migas Geram

Jakarta -

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) mengaku kesal dengan adanya tindak penyelewengan terhadap BBM Subsidi yang masih sering dilakukan dengan bermacam modus. Akibatnya masih ada beberapa daerah yang terus meminta penambahan jatah kuota BBM Bersubsidi.

Demikian diutarakan Tubagus Haryono, selaku Kepala BPH Migas ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jum'at malam (5/8/2011).

"Ini yang saya duga karena penyalahgunaan BBM Bersubsidi. Saya pernah bilang bahwa penyalahgunaan BBM itu sistemik dan sistematik. Dari berbagai kalangan oknum pelaku sudah kompak. Banyak modus yang diterapkan," tuturnya.

Tubagus menambahkan, bahwa ada modus baru yang dilakukan penyeleweng BBM Subsidi yakni melalui pembuatan penampungan.

"Jadi modus terbarunya itu, dibalik pompa bensin dibuat lubang, dan di balik lubang dibuat tangki untuk menampung di situ," keluhnya.

Masih dipantau terus oleh pihaknya siapa yang melakukan ini. Apakah pihak SPBU atau ada kerjasama dengan oknum. "Kalau SPBU yang melakukan maka pihak Pertamina yang menindak," tambahnya.

Selain itu, seperti yang pernah disampaikan Tubagus sebelumnya, banyak modus penyelewengan yang dilakukan untuk menyedot BBM Bersubsidi.

Salah satunya dengan menyewa mobil masyarakat umum oleh pihak industri, sehingga mereka dapat mengisi BBM di SPBU. Padahal seharusnya pihal industri menggunakan BBM Non-Subsidi dan bahkan disediakan khusus SPBU tersendiri bagi mereka yang dijual dengan harga keekonomian.

Kemudian juga dengan adanya lampu-lampu yang dimatikan di SPBU, sehingga seolah SPBU sudah tutup, padahal sedang ada tindak penyelewengan di situ. Tubagus mengatakan jika ada hal seperti itu perlu dicurigai.

Belum lagi terlalu mudahnya pemberian rekomendasi kepada masyarakat oleh pemda untuk membeli BBM Subsidi melalui Jeriken. Sehingga banyak pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan hal tersebut untuk mengambil keuntungan dengan menjual lagi BBM Subsidi dengan harga di antara harga Non-Subsidi dan Subsidi.

Sejauh ini, kemungkinan BBM Subsidi yang diselewengkan sudah mencapai 10% dari kuota nasional yang ada. Hal tersebut pernah disampaikan oleh Adi Subagyo selaku Anggota Komite BPH Migas beberapa waktu lalu.

(nrs/ang)