Pimpin ASEAN, RI Dorong Transparansi Industri Migas dan Tambang

Pimpin ASEAN, RI Dorong Transparansi Industri Migas dan Tambang

- detikFinance
Selasa, 09 Agu 2011 14:57 WIB
Pimpin ASEAN, RI Dorong Transparansi Industri Migas dan Tambang
Jakarta - Pemerintah Indonesia dorong ASEAN mengadopsi Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) dalam pengelolaan industri ekstraktif yang mencakup minyak, gas alam, dan mineral. Indonesia sebagai ketua dan pemimpin ASEAN dapat mendorong praktik-praktik tata kelola pemerintah.

Demikian disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wiempy S. Tjetjep di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (9/8/2011).

"Kalau transparansi itu berarti iklim investasi otomatis akan meningkat. Semua perusahaan asing nanti menganggap Indonesia merupakan tempat yang paling baik untuk investasi," tuturnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wiempy melanjutkan, melalui implementasi EITI, maka iklim investasi industri ekstraktif di Indonesia bisa meningkat. "Tidak ada satupun perusahaan yang tidak suka dengan transparansi," tegasnya.

Karena itu Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun ini sangat mendukung transparansi pengelolaan industri ekstraktif melalu EITI.

“ASEAN sebagai negara yang kaya dengan SDA juga perlu mencari cara untuk mengembangkan SDA-nya melalui cara-cara yang sustainable. ASEAN juga perlu memastikan pendapatan di sektor ini bisa mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di kawasan ini,” ujar Wimpy.

Untuk Indonesia implementasi EITI sangat penting mengingat perusahaan yang bergerak di industri ekstraktif wajib melaporkan seluruh kewajiban pembayarannya kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang disertakan laporan pemerintah atas hasil transparansi tersebut kepada publik.

"Maka itu, saat masyarakat tahu angka pasti pendapatan yang diterima pemerintah daerah. Masyarakat bisa ikut mengontrol penggunaan uang itu, apakah itu betul-betul sudah diterapkan oleh Pemda dalam pembangunan sosial ekonomi di daerah," tutur Wiempy.

Dirinya berharap Indonesia dapat menciptakan iklim investasi yang sehat. Mengingat hal ini merupakan masalah yang menyangkut akuntabilitas perusahaan yang bersih dan perlu dilaporkan seluruh pendapatannya. "Yang tidak beres kita akan rekonsiliasi. Kita baru menuju EITI, mesti fight, kita ingin lihat hasilnya di 2012," lanjutnya.

(nrs/dnl)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads