Kemenkeu Tak Mau Subsidi BBM Melebihi Rp 117 Triliun

Jakarta - Meskipun kuota konsumsi BBM bersubsidi diperkirakan bakal melewati target di akhir tahun, namun Kementerian Keuangan tidak mau memberikan tambahan anggaran untuk subsidi BBM dari rencana awal Rp 117 triliun.

"Ya itu tadi seperti yang pada APBN-P. Di APBN-P 2011 kan dibuat untuk diikuti dan dijadikan acuan. Patokannya 40,4 juta kiloliter (KL) dengan subsidi Rp 117 triliun," tegas Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Bambang Brodjonegoro dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Selasa (9/8/2011).

Namun, Bambang menyatakan dengan adanya tren penurunan harga minyak pada semester II ini seiring dengan terjadinya musim panas, maka dimungkinkan penambahan kuota BBM bersubsidi.

"Ya barangkali syukur-syukur harga minyak dunia turun, harga BBM bisa ditekan sehingga biayanya, kalaupun ada penambahan volume, tidak menambah subsidi. Subsidinya kan bukan total kiloliternya," jelasnya.

Untuk menjaga agar kuota BBM bersubsidi tidak menambah anggaran, Bambang menyerahkan pembatasannya pada Kementerian ESDM dan BP Migas.

"Ya itu tugas dari ESDM, BP Migas, kita hanya jaga subsidinya. Karena 40,4 juta kiloliter itu kan hasil bukan kita yang menentukan sendirian berkonsultasi dengan semua pihak," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala BPH Migas, Tubagus Haryono memprediksi adanya over kuota terhadap kuota BBM bersubsidi sebesar 2%. Meskipun kuota BBM Bersubsidi sudah ditambah menjadi 40,4 juta KL dari 38,5 juta KL pada APBN-P 2011.

"Dugaan saya, hingga akhir tahun bisa melebihi kuota terhadap APBN-P itu sampai 2%," prediksinya.

Menurutnya, hal tersebut terjadi manakala pemerintah tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap BBM bersubsidi tersebut.

"Saya berharap tidak akan melebihi kuota, tapi tidak jaminan ke situ. Karena waktu sebelumnya, prognosanya lebih dari itu. Sekarang tugas kita adalah menekan kuota 40,4 juta KL tidak lebih," jelas Tubagus.


(nia/dnl)