BP Migas Ajak Pemprov Kaltim Masuk Blok Mahakam

Jakarta - Badan Pelaksana Kegitan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) mendukung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk ambil bagian dalam kepemilikan saham di Blok Mahakam. Hal ini dilaksanakan dalam rangka membuka kesempatan bagi daerah untuk berpartisipasi mengelola industri hulu migas yang beroperasi di wilayah terkait.

Demikian hal tersebut diungkapkan Kepala BP Migas, R. Priyono yang dikutip detikFinance pada situs resmi BP Migas, Jakarta, Kamis (11/8/2011).

"Yang perlu diperhatikan adalah pembiayaannya karena industri migas butuh modal dan teknologi tinggi,” kata Priyono.

Menurutnya, setiap daerah dapat terlibat untuk penyertaan modal sektor hulu migas selama daerah tersebut sudah berproduksi. Hal tersebut dilaksanakan supaya risiko yang diambil lebih kecil ketimbang pada daerah yang masih tahap eksplorasi.

"Pemerintah Daerah dapat menggandeng perbankan nasional, harapannya, multiplier effect yang dihasilkan akan lebih besar," lanjutnya.

Namun, meski demikian permodalan dari asing tetap dibutuhkan karena risiko industri migas sektor hulu memang tinggi sekali.

Seperti diketahui, Blok Mahakam sendiri merupakan blok migas yang sampai saat ini dikelola oleh perusahaan migas Perancis, Total E&P Indonesie sejak 31 Maret 1967. Kontrak habis pada 1997, namun diperpanjang sekali lagi untuk masa 20 tahun sampai 2017 mendatang.

Produksi gas di wilayah tersebut mencapai 2,6 bcf dan memiliki pangsa pasar paling banyak kepada negara Jepang.

Sebagai tambahan, sebelumnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga mendukung keinginan pemerintah daerah Kalimantan Timur jika mereka ingin berpartisipasi di blok Mahakam yang kontraknya akan berakhir di 2017. Selama dana yang dimiliki cukup.

Sejauh ini, pihak yang berminat untuk mengambil alih operatorship di wilayah tersebut adalah PT Pertamina (Persero).

Pertamina berkeinginan untuk masuk ke Blok Mahakam sebelum 2017. Untuk tahap awal, Pertamina mengincar 15-25% di blok yang dikelola oleh Total E & P Indonesie tersebut. Baru setelah 2017, Pertamina menjadi pemegang saham mayoritas dan menjadi operator di blok tersebut.

Keinginan Pertamina tersebut didukung penuh oleh Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh. Menurut dia, Pertamina memang harus didorong untuk masuk ke Blok Mahakam sebelum berakhirnya Production Sharing Contract (PSC) Total EP Indonesie pada 2017.

(nrs/dnl)