Alpha BBM Tak Naik, Pertamina Merasa 'Dizalimi'

Jakarta - PT Pertamina (Persero) meminta kepada pemerintah dan DPR untuk bisa menaikkan alpha atau margin penjualan BBM subsidi. Saat ini margin yang diberikan ke Pertamina dinilai tak layak.

VP Corporate Communication Pertamina M. Harun mengatakan, Pertamina masih mengalami kerugian menjual BBM subsidi hingga saat ini karena margin kecil.

"Kita ini merasa dizalimi, kita menghabiskan Rp 400 triliun setahun untuk mengadakan BBM Bersubsidi, namun kita tidak diberi margin atau alpha yang layak," keluh Harun dalam seminar mengenai sektor hilir di ruang sidang Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (19/8/2011).

Harun mengatakan, pada akhirnya Pertamina merasa ikut memberikan subsidi kepada BBM subsidi meskipun hanya beberapa rupiah.

"Kita ini pada akhirnya juga ikut mensubsidi BBM bersubsidi juga. Semakin besar kita menjual BBM bersubsidi maka semakin besar loss (kerugian) kita," tutur Harun.

Harun juga mengaku masih banyak masyarakat yang belum memahami keadaan di sisi Pertamina. Sehingga jika terjadi sedikit kelengahan terkait pendistribusian BBM maka Pertamina akan jadi kambing hitam.

"Ada BBM yang kosong di satu daerah Pertamina langsung disalahkan, langsung diberitakan. Padahal banyak sisi eksternal yang menyulitkan untuk melakukan pendistribusian. Indonesia itu memiliki satu-satunya rute distribusi yang sulit di dunia, karena kita kan kepulauan. Belum lagi kalau faktor cuaca dan sebagainya," aku Harun.

Harun mencontohkan, semenjak Tsunami terjadi beberapa tahun lalu, laut Bengkulu menjadi dangkal sehingga kapal-kapal pengangkut BBM mengalami kesulitan mendistribusikan ke wilayah tersebut. "Belum lagi kita masih sulit di marginnya lagi," keluh Harun sekali lagi.

"Pertamina itu menjadi garda terdepan dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Jika ada apa-apa di BBM, maka langsung yang disalahkan adalah Pertamina," ungkap Harun.

Dilanjutkan olehnya, selain tidak diberikan margin atau alpha yang layak, pihak Pemerintah sendiri juga belum mau menaikkan harga BBM bersubsidi. Akibatnya, disparitas harga BBM subsidi dan non-subsidi masih melebar dan semakin banyak orang yang membeli bensin premium.

Pemerintah juga belum melakukan rencananya untuk membatasi BBM bersubsidi atau memperketat pengawasan kepada produk yang kuotanya selalu 'bobol' setiap tahun.

"Ini kenyataannya, semakin diatur BBM-nya maka masyarakat akan semakin kesal dengan Pertamina. Tapi semakin tidak naik harganya maka akan makin boros memakai BBM. Diawasi pun semakin sulit, kemarin ada yang mengawasi tapi malah ikut menyelewengkan BBM bersubsidi. Inilah kenyataannya," katanya.

Sejauh ini pihaknya terus berusaha untuk menjaga kuota agar tidak berlebih sambil terus melakukan pengawasan bersama pihak BPH Migas untuk mengatasi tindak penyelewengan.

(nrs/dnl)