Pertamina Minta Jaminan Utang ke TPPI

Jakarta - PT Pertamina (Persero) meminta PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) agar melunasi utangnya senilai US$ 500 juta. Pihak Pertamina kini memberi persyaratan baru dengan meminta jaminan pelunasan utang tersebut sampai 10 tahun ke depan.

Demikian diungkapkan VP Corporate Communication Pertamina, Mochammad Harun ketika ditemui di kantor pusat Pertamina, Jakarta, Senin (5/9/2011).

"Jadi gini, semangatnya ini kita masih samalah, ingin bantu proses restrukturiasi utang. Tapi di dalam proses ini ada beberapa hal yang secara prinsipil governance-nya harus dijaga dengan baik," pintanya.

Pertama, kata Harun, pihak TPPI harus sepakat harga jual elpiji dan mogas kepada Pertamina. Kemudian, Pertamina menginginkan agar pihak TPPI memberi jaminan supaya mampu melunasi utangnya.

"Jadi, untuk yang US$ 300 juta kan akan dibayar cash, kemudian untuk yang open account dan bunga US$ 200 juta lebih itu akan dibayarkan dalam bentuk produk dan dicicil," katanya.

"Masalahnya, kita baru dapat jaminan L/C (Letter of Credit) pada tahun ke-8 (dari TPPI). Jadi pada tahun pertama sampai ke delapan tidak ada jaminannya. Memang pihak TPPI berjanji akan mencicil sampai tahun ke sepuluh secara bertahap dibayar 2% di tahun pertama, kemudian 4% dan seterusnya. Tapi L/C baru dibayar pada tahun ke delapan. Kita sebagai korporasi, apa jaminannya jika jika dia tidak membayar. Nggak ada pegangannya kan, itu yang kita minta jaminannya," rinci Harun.

Harun melanjutkan, jika jaminan pembayaran utang TPPI baru dikeluarkan pada tahun ke delapan, jelas sekali Pertamina keberatan.

"Okelah, dia minta seperti itu, tapi kita minta jaminannya. Kalau dia mau ngasih jaminan dari tahun pertama sampai ke delapan harusnya sudah ditandatangani dari kemarin. Ini baru dia buka L/C di tahun ke delapan, itu kan bukan waktu yang pendek. Kalau nanti ada apa-apa bagimana? Mobil saja maksimum 4 tahun," tambahnya.

Kemudian, Pertamina juga sama sekali tidak ada keinginan untuk mengambil alih aset yang dimiliki TPPI. Pertamina menganggap masih banyak peluang bisnis yang baik ketimbang di kilang (TPPI).

"Kalau nanti pemerintah yang take over, misalnya dari PPA kan sahamnya banyak, dan Pertamina disuruh mengoperatori maka kita siap. Kalau mengoperatorkan saja kita siap. Tapi kalau harus take over kemudian mengeluarkan biaya kita tidak mau. Karena ada prospek bisnis yang lain yang lebih menguntungkan. Karena di sana (TPPI) kita sudah spend banyak, piutang juga banyak, untuk apa keluar duit lagi," tegas Harun.


(nrs/dnl)