Industri Tambang & Perkebunan 'Biang Kerok' Penyelewengan BBM Subsidi

Jakarta - Realisasi konsumsi BBM bersubsidi saat ini memang sudah 50% melebihi kuota yang ditetapkan. Selain tidak dilakukannya kebijakan pembatasan BBM bersubsidi, penyelewengan yang dilakukan oleh industri jadi penyebab kuota BBM subsidi 'bobol'.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Darwin Zahedy Saleh mengatakan industri pertambangan dan perkebunan jadi pelaku penyelewengan industri pertambangan dan perkebunan. Darwin berjanji mengatasi hal tersebut dengan melakukan pengawasan melalui koordinasi bersama pihak terkait.

"Penyelewengan masih terjadi karena mereka yang menurut UU sebenarnya tidak berhak atas BBM bersubsidi, terutama dari industri pertambangan dan perkebunan, masih membeli BBM bersubsidi menggunakan truk, jeriken, dan sebagainya," ujar di kantor Kementerian ESDM, Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (07/09/2011).

Darwin mengatakan, penyelewengan BBM subsidi akan menjadi fokus untuk dilakukan secara sungguh-sungguh agar konsumsi BBM subsidi tidak 'bobol' melebihi kuota yang ditetapkan. Kementerian ESDM akan bekerjasama bersama pihak Kemendagri serta memberdayakan peran Pemerintah Daerah.

"Apabila salah satu Pemda terlalu kendor, maka ongkosnya Pemda lain yang akan mengalami dampaknya, karena berdasar persetujuan wakil rakyat BBM bersubsidi telah ditetapkan sebesar 38,5 juta kiloliter (APBN) dan ke depan diharapkan 40,49 juta kiloliter (sesuai APBN-P)," kata Darwin.

Seperti diketahui, penyelewengan seperti ini sering diberitakan terjadi di wilayah industri. Padahal SPBU khusus (menjual BBM harga keekonomian) yang disediakan bagi kendaraan industri di mulut tambang atau industri lain sudah ada. Namun banyak yang mengeluhkan truk-truk angkutan industri tetap mengisi di SPBU bagi umum.

Selain itu, kerap ada pihak-pihak yang mengisi BBM dengan jeriken agar nantinya dapat dijual lagi ke industri.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) mengaku kesal dengan adanya tindak penyelewengan terhadap BBM subsidi yang masih sering dilakukan dengan bermacam modus. Akibatnya masih ada beberapa daerah yang terus meminta penambahan jatah kuota BBM bersubsidi.

(nrs/dnl)