DPR Belum Restui Rencana Kenaikan Tarif Listrik 2012

Jakarta - DPR belum merestui rencana pemerintah menaikan tarif dasar listrik (TDL) 2012. Badan anggaran masih meminta pemerintah untuk melakukan pembahasan lebih lanjut.

Anggota Badan Anggaran dari Komis VII DPR RI Satya W. Yudha menyatakan perlunya pembahasan lebih lanjut terkait rencana kenaikan TDL sekitar 10% pada 2012. Pasalnya, perhitungan pemerintah dalam Rancangan APBN 2012, baru memperhitungkan subsidi listrik dengan dikurangi asumsi kenaikan TDL sekitar 10%

"Subsidi sangat besar, pengajuan subsidi belum ada kajian mendalam terutama masalah listrik yang memotong anggarannya (PLN) dengan asumsi naik 10%," ujarnya dalam rapat tentang RAPBN 2012 antara Banggar DPR RI dengan pemerintah, Jakarta, Kamis (8/9/2011).

Sementara untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM), Satya menilai ada ketakutan pemerintah untuk menekan subsidi tersebut dengan menaikkan harga BBM. "Terkait BBM ada ketakutan pemerintah menaikkan hrga," ujarnya.

Menurut Satya, pemerintah perlu menentukan suatu kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi maupun menaikkan harga sebagai bentuk antisipasi jika tidak ada Saldo Anggaran Lebih (SAL) seperti tahun lalu yang digunakan untuk menutupi kelebihan subsidi energi pada tahun lalu.

"Pertama itu pengendalian karena memang ada opsi itu dalam RAPBN 2012, kedua menaikkan harga, ini harus diperhatikan kalau tidak nanti kedodoran anggarannya. Dulu kebetulan kita punya SAL, tapi kalau tidak bukan main besar defisitnya," pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Agus Martowardojoi menyatakan pihaknya menyerahkan pembahasan terkait subsidi energi kepada Kementerian ESDM dengan Komisi VII. Diharapkan, lanjutkan, kementerian tersebut dapat menjelaskan sebaik-baiknya upaya pemerintah mengalihkan subsidi tersebut untuk kepentingan negara yang lebih utama.

"Untuk harga BBM dan listrik akan ada di komisi VII. Kami pesan ke menteri sektor supaya bisa menjelaskan bahwa itu dialihkan untuk menjadi lebih baik," jelas Agus.

(nia/hen)