Hal ini disampaikan oleh Anggora Komisi VII DPR Satya W. Yudha saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2011).
"Yang sudah dipresentasikan ke kita adalah penggunaan RFID (Radio Frequency Identification), tapi yang belum dipresentasikan kepada kita adalah bagaimana cara mengendalikannya, siapa yang berhak atau yang belum, itu yang kita kejar kepada pemerintah," tutur Satya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pengendalian (konsumsi BBM subsidi) kita minta untuk segera dilaksanakan. Karena tidak mesti uang yang ada itu kita habiskan, kalau bisa dikendalikan dengan cepat itu akan menguntungkan," jelas Satya.
Satya mengatakan, jika RFID dilaksanakan maka jumlah konsumsi BBM subsidi yang bisa dihemat bisa mencapai 3 juta KL.
"Jadi bisa mengirit, dengan asumsi yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi itu adalah angkutan umum. Kalau angkutan umum tok saja yang lain disuruh membeli yang harga mahal itu sekitar 3 juta KL," tuka Satya.
(nia/dnl)











































