Kesepakatan Pembayaran Utang TPPI ke Pertamina Molor Lagi

Jakarta - Kesepakatan pembayaran utang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) ke Pertamina molor lagi. Dalam pertemuan hari ini, belum ada kesepakatan antara TPPI, Pertamina, BP Migas, dan Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA).

Deputi Bidang Industri Strategis Kementerian BUMN Irnanda Laksanawan mengatakan, pada rapat hari ini pihak Pertamina tidak hadir. Pertemuan akan dilanjutkan Senin pekan depan.

"Mudah-mudahan Rabu sudah final. Ini lebih ke masalah administrasi legal. Masalah substansi (restrukturisasi utang) mulai bisa disetujui dan disepakati oleh hampir semua pihak. Kira-kira 95% (sepakat) tinggal 5%," jelas Irnanda di Kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (9/9/2011).

Di tempat yang sama, Direktur Utama PPA Boyke Mukijat mengatakan, masih ada detil kesepakatan yang perlu disamakan karena restrukturisasi ini menyangkut banyak instansi pemerintah.

Dikatakan Boyke, utang TPPI ke pemerintah saat ini mencapai Rp 3,2 triliun, ke Pertamina mencapai Rp 4 triliun-5 triliun., lalu utang ke BP Migas Rp 1,6 triliun. "Kalau utang ke kreditur lain kita tidak tahu," jelasnya.

Kesepakatan pembayaran utang TPPI ke Pertamina serta BP Migas dan PPA terus mundur. Diundurnya restrukturisasi tersebut karena belum ada kesepakatan TPPI dengan Pertamina terkait harga jual elpiji TPPI ke Pertamina. TPPI bersikeras menjual elpiji dengan harga tinggi ke Pertamina. Sementara Pertamina menawarkan harga US$ 150/ton.

Sebagai bagian dari skenario restrukturisasi, selama 10 tahun Pertamina wajib membeli produk mogas TPPI sebesar 900 juta barel atau minimal 50.000 barel per hari, dengan harga MOPS + 1,22%. Selama 10 tahun, Pertamina juga wajib membeli 7,1 juta ton elpiji TPPI dengan harga CP Aramco + USD 140 per ton. Padahal harga pasar elpiji Pertamina saat ini berkisar CP Aramco-US$ 40. Dari penjualan produk TPPI ke Pertamina itu, 2% hasilnya per tahun akan digunakan mencicil utang ke Pertamina.

Di sinilah letak belum sepakatnya Pertamina dengan TPPI dalam restrukturisasi utang. Jika skenario itu diikuti begitu saja, maka dari pembelian elpiji Pertamina akan rugi Rp 11,82 triliun. Skenario ini tidak sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance. Selain itu, TPPI juga tidak mau memberikan jaminan utang utang dalam bentuk 'Standby L/C'.

Sangat membingungkan memang jika TPPI tidak bisa membayar utang-utangnya. Padahal dua pemiliknya yakni Hasjim Djojohadikusumo dan Wonggo Hendratmo termasuk 150 orang terkaya di dunia.

Pihak TPPI sebelumnya mengatakan uang untuk pembayaran utang ke Pertamina, BP Migas, dan Perusahaan Pengelola Aset (PPA) bakal diambil dari pinjaman ke Deutsche Bank.

Seperti diberitakan sebelumnya, TPPI bakal mendapat pinjaman US$ 1 miliar dari Deutsche Bank. Jika term sheet (MRA) ditandatangani Dirut Pertamina, Deutsche Bank sebagai penyandang dana hanya perlu 60 hari untuk menyelesaikan pembayaran.


(dnl/qom)