Pengusaha Diminta Patungan Beli Tanah untuk PLN di Gili Trawangan

Mataram - Pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) mengaku siap bertanggung jawab dalam pengadaan lahan untuk pembangkit listrik PLN di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara. Pemda meminta pengusaha hotel di Gili Trawangan agar patungan membayar lahan seluas 30 are yang kini ditempati PLN di pulau wisata itu.

"Daerah tentu akan mencari jalan tengah sebagai bentuk tanggung jawab. Arahnya, kita akan meminta pengusaha hotel dan pelaku usaha pariwisata di Gili Trawangan agar urunan membayar lahan yang digunakan PLN," kata Nasibun, Asisten Administrasi Pemerintahan Pemda NTB di Mataram, Kamis (15/9/2011).

Nasibun mengatakan, pengusaha hotel dan para pelaku usaha pariwisata di Gili Trawangan akan dikumpulkan Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu, pekan depan.

"Bupati Lombok Utara yang akan memfasilitasi soal ini," kata Nasibun.

Nasibun mengungkapkan, pada tahun 1999 silam, sudah ada hasil rapat antara pengusaha hotel dan pelaku usaha pariwisata di Gili Trawangan, untuk membantu pengadaan lahan yang diperlukan PLN untuk mengoperasikan pembangkit listrik tenaga diesel.

"Ada hasil risalah rapat waktu itu yang menjadi rujukan. Tinggal saat ini bagaimana disesuaikan dengan kondisi terkini di Trawangan. Poinnya, pemerintah daerah tidak ingin PLN hengkang," katanya.

Pemerintah daerah kata dia, sepenuhnya yakin para pengusaha hotel dan pelaku usaha pariwisata di Gili Trawangan tidak akan keberatan jika memang harus patungan untuk membeli lahan milik PT Wanawisata Alam Hayati (WAH) yang ditempati PLN kini.

"Kami sudah menjadwalkan, dalam dua bulan, persoalan lahan untuk PLN di Gili Trawangan ini sudah tuntas," kata Nasibun. Sejauh ini belum ditetapkan berapa harga lahan seluas 30 are yang ditempati PLN.

Sukirno, Direktur PT WAH mengatakan, pihaknya hanya akan menjual lahan itu mengacu pada nilai jual objek pajak yang berlaku saat ini. Namun berapa harga pastinya, pihaknya siap bernegosiasi.

"Kami dalam posisi menjual. Mau dibeli PLN atau rekan-rekan pelaku usaha pariwisata di sana, kami tidak ada masalah," ujarnya.

Sebelumnya, Nasibun mengatakan Industri pariwisata di Gili Trawangan Lombok Utara, NTB terancam dihentikan lantaran PLN Wilayah NTB berencana menghentikan pasokan listrik di kawasan ramai wisatawan itu.

PLN mengaku tak punya uang untuk membayar lahan seluas 30 are tempat mereka mengoperasikan pembangkit tenaga diesel di pulau wisata seluas 300 hektare itu. Karena itu, PLN memilih hengkang.

(qom/qom)