Manajemen Freeport Tak akan Bayar Upah Karyawan yang Mogok

Jakarta - Pihak manajemen PT Freeport Indonesia menyatakan tidak akan membayar upah bagi karyawan yang melakukan aksi mogok. Langkah ini sebagai sikap perseroan menanggapi aksi mogok karyawan-karyawannya.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Thamrin Sihite ketika ditemui di Gedung DPR RI, Senin (19/9/2011)

"Freeport nyatakan, kalau tidak kerja (karyawan yang mogok) maka itu tidak akan dibayar," ujar Thamrin.

Ia menjelaskan meski karyawan yang sudah mogok akan kembali kerja, upah mereka tidak akan dibayar selama mereka melakukan aksi mogok tersebut. "Itu secara aturan perusaahaan, jadi jangan pikir kalau mogok nanti akan dibayar upahnya kalau sudah kerja. Jadi sekarang yang tidak bekerja tidak dibayar," jelasnya.

"Kan beberapa karyawan sudah ada yang naik ke lokasi tambang. Kita juga sudah minta kepada pihak kepolisian untuk mengawal mereka yang ingin kembali bekerja agar tidak dihalangi orang yang tidak bekerja," tambahnya.

Ia berharap permasalahan aksi mogok ini dapat segera selesai. Walaupun berdasarkan undang-undang tenaga kerja, hak karyawan untuk aksi mogok bisa dilakukan jika terjadi suatu hal tertentu. Namun, hal tersebut jangan sampai bersifat anarkis atau mengganggu sesama karyawan yang tetap bekerja.

"Saya harap penanganannya segera selesai di Kemenakertrans yang memediasi masalah ini. Produksi di Freeport pun tetap berjalan meski tidak optimal. Kan tidak semua mogok," ucapnya.

Dengan tidak optimalnya produksi tambang Freeport di lokasi tambang Tembagapura, Papua, maka sebanyak 210.000 ton bijih emas dan tembaga diperkirakan tertunda produksinya. "Itu bukan kehilangan produksinya, tapi potensi produksi yang tertunda," tutur Thamrin.

Thamrin menambahkan, pemerintah akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk pengawasan teknis atas aksi mogok ini. Ia khawatir, jika ada pemogokan, maka masalah pemeliharaan keselamatan lingkungan dan pekerjaan di Freeport bisa terabaikan dan mengancam warga setempat.

"Ini kan lokasinya di atas, kalau tidak ada maintenance kepada lingkungan tambang, itu bisa membahayakan keselamatan kerja dan warga yang tinggal di bawah. Kita sudah minta Freeport untuk mengawasi hal itu," tegasnya.

Seperti diketahui, sejak 15 September 2011, ribuan karyawan tambang milik negeri Paman Sam tersebut melakukan aksi mogok terkait tuntutan kenaikan upah. Akibat aksi mogok ini kegiatan tambang terhenti, diperkirakan Freeport berpotensi kehilangan penjualan hingga US$ 19 juta per hari dan sebanyak US$ 6,7 juta penerimaan per hari bagi negara dipotensikan kandas.

Sampai beberapa hari ini dikabarkan sejumlah karyawan sudah kembali bekerja sehingga kegiatan operasional tambang sudah bisa dilanjutkan meski tidak optimal.

(nrs/hen)