Sistem Distribusi BBM Tertutup akan Diterapkan Tahun 2012

Jakarta - Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa menilai kebijakan sistem distribusi subsidi BBM tertutup harus dilakukan pada tahun depan. Bukan lalu sekedar imbauan ataupun sosialisasi, namun sudah perlu ada aturan sistem distribusi tertutup yang lebih baik.

"Tidak (tidak hanya himbauan saja), harus diterapkan dengan suatu sistem tertutup yang baik," tegas Hatta yang ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin malam (19/9/2011).

Namun Hatta belum bersedia merinci seperti apa kebijakan yang diambil pemerintah untuk hal tersebut. Apakah itu dengan cara membatasi BBM Bersubsidi, menerapkan pemakaian teknologi alat deteksi BBM Bersubsidi (RFID/Radio Frequency Identification).

"Jangan saya lah yang ngomong itu, masa' saya semua yang ngomong itu," ungkapnya.

Tapi ketika ditegaskan sekali lagi, Hatta mengaku tahun depan perlu dilakukan kebijakan yang mengatur akan hal tersebut. Pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah tersebut ke arah itu.

Seperti diketahui, dalam RAPBN 2012, kuota BBM Bersubsidi ditetapkan pada angka 40 juta KL. Angka tersebut lebih sedikit ketimbang kuota dalam APBN-P 2011 yang ditetapkan pada 40,4 juta KL.

Dalam pembahasan rapat kerja antara Anggota Komisi VII DPR RI dan pemerintah pada hari Kamis (15/9/2011), beberapa anggota Komisi VII mempertanyakan dan meminta, agar pemerintah perlu melakukan kebijakan yang kongkrit menjaga kuota 40 juta KL tersebut tidak berlebih seperti tahun-tahun sebelumnya. Ada juga yang meminta supaya dalam APBN-P tahun depan, kuota BBM Bersubsidi tidak boleh bertambah lagi.

Selain itu, dipertanyakan pula mengenai rencana pemerintah yang ingin melakukan diversifikasi BBM, dari minyak menuju gas, yang saat ini masih minim infrastruktur. Ditambah pula dengan pertumbuhan kendaraan yang terus meningkat tiap tahunnya.

Saat ini, pemerinta belum melakukan tindakan kongkret untuk menjaga kuota BBM Bersubsidi pada tahun ini. Sedangkan sampai awal semester 2011, kuota BBM sudah dikonsumsi melebihi 50%. Kebijakan berupa himbauan dan sosialisasi yang mengingatkan bahwa masyarakat mampu haru membeli BBM Non-Subsidi (Pertamax Cs) masih diusung pemerintah.

(nrs/qom)