BPK Siap-siap Audit TPPI

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah mengumpulkan data terkait rencananya melakukan audit terhadap PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang sampai saat ini menunggak utang ke Pertamina, BP Migas, dan PPA.

"Lagi mengumpulkan data, permintaan data internal dan eksternal. Kita kumpulkan data terus kita sampaikan ke mereka," ujar Ketua BPK Hadi Poernomo saat ditemui di Gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (27/9/2011).

Namun, untuk target penyelesaian audit tersebut, Hadi tidak memberikan kepastian. "Kalau soal itu belum tahu, kan kita kumpulkan datanya belum tahu, tunggulah," tandasnya.

Sebelumnya, BPK mengungkapkan akan melakukan audit terhadap TPPI dengan tujuan tertentu karena TPPI terancam pailit. Namun audit baru akan dilakukan setelah ada permintaan resmi dari DPR.

"Permintaan resmi (DPR) belum masuk, namun BPK siap menerima permintaan untuk mengaudit (TPPI)," ujar Kepala BPK Hadi Purnomo ketika ditemui di Gedung BPK, Gatot Subroto, Selasa (6/9/2011).

Walaupun belum dilakukan, namun Hadi mengatakan saat ini BPK sudah mengumpulkan data-data terkait TPPI. Jika nanti DPR telah mengajukan secara resmi untuk mengaudit TPPI maka BPK tinggal menindaklanjuti saja karena data TPPI sudah lengkap.

"BPK siap menerima semua permintaan tentunya dengan data yang lengkap, BPK baru bisa menyerahkan laporannya setelah selesai dan baru bisa sampaikan informasinya," tambah Hadi.

Kesepakatan pembayaran utang TPPI ke Pertamina serta BP Migas dan PPA terus mundur. Diundurnya restrukturisasi tersebut karena belum ada kesepakatan TPPI dengan Pertamina terkait harga jual elpiji TPPI ke Pertamina. TPPI bersikeras menjual elpiji dengan harga tinggi ke Pertamina. Sementara Pertamina menawarkan harga US$ 150/ton.

Sebagai bagian dari skenario restrukturisasi, selama 10 tahun Pertamina wajib membeli produk mogas TPPI sebesar 900 juta barel atau minimal 50.000 barel per hari, dengan harga MOPS + 1,22%. Selama 10 tahun, Pertamina juga wajib membeli 7,1 juta ton elpiji TPPI dengan harga CP Aramco + USD 140 per ton. Padahal harga pasar elpiji Pertamina saat ini berkisar CP Aramco-US$ 40. Dari penjualan produk TPPI ke Pertamina itu, 2% hasilnya per tahun akan digunakan mencicil utang ke Pertamina.

Di sinilah letak belum sepakatnya Pertamina dengan TPPI dalam restrukturisasi utang. Jika skenario itu diikuti begitu saja, maka dari pembelian elpiji Pertamina akan rugi Rp 11,82 triliun. Skenario ini tidak sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance. Selain itu, TPPI juga tidak mau memberikan jaminan utang utang dalam bentuk 'Standby L/C'.

Sangat membingungkan memang jika TPPI tidak bisa membayar utang-utangnya. Padahal dua pemiliknya yakni Hasjim Djojohadikusumo dan Wonggo Hendratmo termasuk 150 orang terkaya di dunia.

Pihak TPPI sebelumnya mengatakan uang untuk pembayaran utang ke Pertamina, BP Migas, dan Perusahaan Pengelola Aset (PPA) bakal diambil dari pinjaman ke Deutsche Bank.

Seperti diberitakan sebelumnya, TPPI bakal mendapat pinjaman US$ 1 miliar dari Deutsche Bank. Jika term sheet (MRA) ditandatangani Dirut Pertamina, Deutsche Bank sebagai penyandang dana hanya perlu 60 hari untuk menyelesaikan pembayaran.

(nia/dnl)