RI Tetap Ekspor Gas ke Singapura

Jakarta - Proses renegosiasi kontrak ekspor gas ke Singapura sejauh ini masih menunggu persetujuan pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM. Indonesia tetap akan ekspor gas ke Singapura dengan tetap memenuhi kebutuhan gas dalam negeri.

Demikian disampaikan Kepala BP Migas, R Priyono pada peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-66 di TMII, Jakarta, Rabu, (28/9/2011)

"Renegosiasi sudah, tinggal menunggu persetujuan pemerintah," singkatnya.

Priyono melanjutkan, akan dilakukan pertukaran pasokan gas baik yang memasok ke Jawa maupun ke Singapura. Dengan mekanisme tersebut, maka diperkirakan pasokan gas untuk Singapura dan domestik akan tetap berjalan sesuai kontrak yang ada.

"Sebetulnya, suplai gas ke Singapura bertambah dan ke domestik juga bertambah. Tambahannya 40 mmscfd. Bahkan Jambi Merang juga akan dibuka, jadi sekitar 80-an mmscfd," paparnya.

Diharapkan mekanisme pertukaran ini dapat berjalan mulai Oktober nanti. Sehingga, semua pasokan gas baik yang ke Jawa, ke PLN, maupun ke Singapura dapat bergerak.

Lewat pertukaran ini maka tambahan gas untuk dalam negeri bakal mencapai 80 mmscfd. Sedangkan untuk ke Singapura tetap 100 mmscfd. Hal tersebut sudah sesuai dengan kontrak.

"Kalau tidak ada tambahan bagi domestik baru bisa stop ekspor gas, tapi ini kan ada tambahan," lanjut Priyono.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan untuk tidak lagi mengekspor gas kepada Singapura. Hal tersebut mengingat kebutuhan gas bagi domestik sangat mendesak, apalagi kebutuhan gas untuk PLN.

Seperti diketahui, permasalahan ekspor gas ini sempat diangkat dalam rapat kerja oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR, Effendi Simbolon. Kabar ekspor gas sebesar 100 mmscfd kepada Singapura seharusnya lebih diprioritaskan kepada PLN bagi pembangkit Muara Tawar. Akibat ekspor ini PLN terpaksa menggunakan BBM dan harus menanggung biaya operasi hingga Rp 6 triliun menggunakan BBM.

Dahlan mengatakan saat ini PLN memang belum bisa efisien karena persoalan pasokan bahan bakar gas atau batubara yang belum memadai, sehingga terpaksa menggunakan BMBM yang lebih mahal.

"Sekarang kan PLN kan menerangi rakyat, tapi PLN sendiri gelap. PLN seperti Perusahaan Lilin Negara. Memang seperti itu saya tidak keberatan dipanggil Perusahaan Lilin Negara. Habis memang mirip, bisa menerangi sekitar tapi membakar diri sendiri," tukas Dahlan.

(nrs/dnl)