.webp)
Keputusan tersebut diketuk oleh Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya dalam rapat kerja bersama Kementerian ESDM, Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2011).
"Jadi Komisi VII DPR RI menyepakati usulan pemerintah untuk subsidi listrik dalam RAPBN 2012 sebesar Rp 45 triliun," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun, ketidaksetujuan kenaikan tarif tersebut didasari dengan beberapa catatan bagi pemerintah. Yakni, agar pemerintah melakukan upaya penurunan BPP (Biaya Pokok Produksi) listrik dengan merujuk pada laporan hasil BPK di sektor hulu listrik mengenai pemenuhan pasokan gas untuk PLTU Muara Tawar sebesar 100 mmscfd.
Pemerintah juga diminta agar melakukan kajian mengenai tarif listrik yang lebih komprehensif. Komisi VII DPR menyampaikan agar pemerintah mempertimbangkan kajian lebih lanjut lagi terkait suplai energi primer bagi PLN dan dampak sosial bagi masyarakat.
"Lakukan kajian tentang tenaga listrik yang lebih komprehensif tidak hanya menyangkut aspek kemampuan bayar konsumen, inflasi dan dampaknya hanya kepada beberapa industri. Tapi pertimbangkan juga aspek yang lebih luas terkait suplai energi primer untuk PLN dan dampak bagi industri kecil menengah. Dampak sosial bagi perekonomian secara keseluruhan juga harus dipertimbangkan," terangnya.
Selain itu, PLN diminta untuk melakukan audit penggunaan uang jaminan listrik kepada pelanggan pada saat kebijakan tersebut diberlakukan PLN.
"Diminta agar PLN melaporkan catatan tersebut selambatnya pada Januari 2012," kata Riefky.
Menanggapi hal tersebut, Menteri ESDM Darwin Zahedy menyampaikan pemerintah tetap pada posisi mengajukan kenaikan tarif listrik tersebut.
"Di atas itu semua kita bisa lihat secara positif kalau menaikkan listrik itu merujuk pada RAPBN 2012. Masih ada kemungkinan untuk pembahasan lebih lanjut," ungkap Darwin.
(nrs/dnl)
