Pemerintah Niat Hemat Biaya Operasi Listrik Rp 2,5 Triliun di 2012

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan target efisiensi biaya operasi listrik untuk RAPBN 2012 sebesar Rp 2,5 triliun. Rencananya, efisiensi akan didapat melalui usaha pemeliharaan, administrasi, penyusutan, dan bunga pinjaman.

Hal ini disampaikan dalam bahan paparan Kementerian ESDM dalam rapat kerja bersama anggota Komisi VII DPR RI beberapa waktu lalu.

Untuk segi pemeliharaan, pihaknya mengejar penghematan mencapai Rp 700 miliar melalui penyederhanaan pengadaan material. Selain itu, optimalisasi jasa borongan.

Dari administrasi, pemerintah mengharapkan dapat melakukan penghematan Rp 300 miliar, melalui perbaikan proses bisnis niaga, perluasan listrik prabayar. Kemudian, penghematan biaya perjalanan dinas dan penghematan biaya alat tulis dan cetakan.

Selain itu, dari sisi penyusutan, pihak pemerintah mengejar target hemat Rp 500 miliar akibat mundurnya penyelesaian Fast Tracking Program tahap I (10.000 MW) dan tertundanya proyek transmisi dan gardu induk 10.000 MW tahap I.

Dari bunga pinjaman, peerintah berjanji meraih penghematan Rp 1 triliun melalui tidak tercapainya penyerapan pinjaman dan prediski membaiknya nilai tukar Rupiah.

Seperti diketahui, dalam RAPBN 2012, pemerintah menetapkan biaya produksi penyediaan listrik ditambah dengan marginnya mencapai Rp 176 triliun. Sedangkan, target penerimaan terhadap PLN diharapkan dapat mencapai Rp 135,5 Triliun melalui rencana penaikan penyediaan listrik mencapai 173,8 Twh serta rencana menaikkan tarif listrik 10% di atas 450 VA pada April 2012.

Dengan adanya pertimbangan tersebut, maka selisih subsidi yang ditargetkan mencapai Rp 40,5 triliun ditambah denga adanya carry over subsidi tahun 2010 sebesar Rp 5 Triliun. Sehingga subsidi RAPBN tahun depan ditetapkan sebesar Rp 45 triliun.

Pihak pemerintah menyampaikan, bahwa tahun ini pihaknya berusaha menekan angka subsidi listrik (dengan syarat adanya kenaikan tarif listrik). Tahun yang lalu, dalam APBN-P 2011 pemerintah mematok subsidi listrik mencapai Rp 65 triliun.

(nrs/ang)