Pemerintah Ngutang Subsidi Rp 5,5 Triliun ke PLN & Pertamina

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan telah memeriksa pelaksanaan subsidi pemerintah ke BUMN. Ternyata pemerintah masih berutang Rp 5,56 triliun ke BUMN untuk penyaluran subsidi.

Adapun pemeriksaan subsidi tersebut diantaranya yaitu subsidi jenis BBM tertentu (JBT) dan subsidi elpiji tabung gas 3 kg pada PT Pertamina serta subsidi listrik pada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Demikian tertuang dalam Ikhtisar Hasil Laporan Semester I-2011 (IHPS) BPK yang dikutip detikFinance di Jakarta, Selasa (4/10/2011).

"Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi menunjukkan bahwa pemerintah masih mempunyai kewajiban membayar subsidi kepada 3 BUMN penerima subsidi senilai Rp 5,56 triliun dari nilai yang ditetapkan," ungkap BPK.

Hasil pemeriksaan atas subsidi JBT pada Pertamina, Petronas, dan AKR menunjukkan jumlah subsidi JBT yang dihitung oleh Pertamina senilai Rp 61,07 triliun dan dikoreksi kurang senilai Rp 6,25 miliar sehingga jumlah subsidi JBT menjadi senilai Rp 61,06 triliun.

Pemerintah telah membayar kepada Pertamina, Petronas dan AKR senilai Rp 60,60 triliun. "Dengan demikian subsidi kurang diterima Pertamina, Petronas, dan AKR senilai Rp 456,36 miliar," tulis BPK.

Sedangkan untuk elpiji tabung 3 kg, BPK mencatat pemerintah masih 'utang' kepada Pertamina senilai Rp 250,52 miliar.

Dari hasil pemeriksaan subsidi listrik pada PLN, menunjukkan semula PLN menghitung subsidi listrik senilai Rp 59,03 triliun dan dikoreksi kurang senilai Rp 925,85 miliar sehingga jumlah subsidi listrik menjadi Rp 58,10 triliun. Pemerintah sudah membayar kepada PLN senilai Rp 53,33 triliun.

"Sehingga subsidi yang kurang diterima PLN senilai Rp 4,77 triliun," tutup BPK.

Pada laporan dikatakan, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan subsidi pada tujuh entitas di lingkungan BUMN. Cakupan pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi pemerintah pada tujuh BUMN tersebut senilai Rp 148,06 triliun dari realisasi anggaran senilai Rp 166,03 triliun.

Total temuan pemeriksaan pelaksanaan subsidi pemerintah senilai Rp 905,4 miliar dan koreksi subsidi Rp 1,45 triliun merupakan temuan kerugian negara.

(dru/dnl)