PLN Terpaksa Pakai BBM, Negara Rugi Puluhan Triliun

Jakarta - Sampai saat ini rencana PLN untuk mengurangi konsumsi bahan bakar di luar minyak atau BBM masih belum mulus karena pasokan gas yang sangat seret. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendeteksi potensi kerugian negara mencapai puluhan triliun rupiah akibat PLN terpaksa menggunakan BBM.

Dalam laporan investigasinya, BPK menyebutkan adanya potensi kerugian negara akibat konsumsi BBM energi primer PLN yang disubsidi oleh negara. Potensi kerugian tersebut mencapai Rp 17,9 triliun pada tahun 2009, dan RP 19,7 triliun pada 2010.

Menurut anggota Komisi VII DPR, Mohamad Sohibul Iman potensi kerugian tersebut disebabkan PLN masih mengandalkan bahan bakar minyak (BBM) sebagai pembangkit listrik.

"Energi dasar untuk PLN itu bisa dari BBM, batubara, dan gas. Tapi saat ini PLN, 60% menggunakan BBM," ujar Iman saat dihubungi detikFinance, Rabu (5/10/2011).

Menurutnya, karena industri hulu listrik masih menggunakan BBM, membuat biaya produksi menjadi lebih besar dibanding menggunakan sumber batubara maupun gas.

"Perbandingan harganya kalau listrik dari BBM maka harganya Rp 1.800 per kwh, padahal listrik dijual ke masyarakat Rp 700 per kwh. Artinya pemerintah menyubsidi sebesar Rp 100. Tetapi kalau menggunakan batubara jadi Rp 1.200 per kwh, dan kalau menggunakan gas harganya jadi Rp 700 per kwh," terang anggota komisi yang membidangi energi ini.

"Jadi kalau menggunakan gas, pemerintah tidak perlu memberikan subsidi. Karena biaya jadi lebih murah," terangnya.

Menurut Iman, persediaan gas di Indonesia sebenarnya cukup untuk menghidupi seluruh kebutuhan energi dasar pembangkit listrik. Namun karena adanya beberapa kontrak dengan asing, industri gas justru menjualnya ke luar negeri.

"Jadi kalau kita memanfaatkan industri gas kita untuk kepentingan domestik kita, maka subsidi listrik tidak perlu. Tarif dasar listrik juga tidak perlu naik," terangnya.

Menurut politisi PKS ini, ke depan pemerintah harus mengutama gas untuk kebutuhan domestik. Jalan lain yang bisa dilakukan adalah dengan renegosiasi terkait kontrak perusahaan gas dengan pihak asing.

"Jadi kita tetap memprioritasnya gas untuk industri domestik kita. Supaya industri hulu listrik kita tidak perlu mendapatkan subsidi," imbuhnya.

Memang pemerintah berkomitmen untuk tidak menambah ekspor gas, seperti ke Singapura untuk menambah pasokan guna kebutuhan dalam negeri seperti untuk industri dan PLN. Namun PLN batal membeli gas tersebut karena ternyata harganya lebih mahal.

Seperti diketahui, permasalahan ekspor gas ini sempat diangkat dalam rapat kerja oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR, Effendi Simbolon. Kabar ekspor gas sebesar 100 mmscfd kepada Singapura seharusnya lebih diprioritaskan kepada PLN bagi pembangkit Muara Tawar. Akibat ekspor ini PLN terpaksa menggunakan BBM dan harus menanggung biaya operasi hingga Rp 6 triliun menggunakan BBM.

Dahlan mengatakan saat ini PLN memang belum bisa efisien karena persoalan pasokan bahan bakar gas atau batubara yang belum memadai, sehingga terpaksa menggunakan BMBM yang lebih mahal.

(her/dnl)