Pesatnya Industri Otomotif Bikin RI Bergantung 50% BBM Impor

Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) memperkirakan adanya impor BBM sebesar 50% dari kebutuhan di 2012. Hal ini karena terus tingginya pertumbuhan sektor otomotif.

Saat ini pemerintah hanya menjatahi 40% kebutuhan BBM dalam negerilewat impor. Sedangkan, 60% kebutuhannya berasal dari pasokan kilang minyak dalam negeri.

"Perkembangan otomotif sangat mempengaruhi, semakin tingginya otomotif maka tidak akan menghiraukan perkembangan BBM. Kalau saya prediksi tahun depan, impor BBM kita bisa sampai 50%," kata Anggota Komite BPH Migas Adi Subagyo kepada detikFinance, Jakarta, Kamis (6/10/2011).

Menurutnya hal tersebut dapat terjadi karena semakin banyaknya kendaraan yang ada, disisi lain tidak ada penambahan kapasitas kilang dan produksi minyak dalam negeri. "Kilang kita stuck hanya segitu, sedangkan permintaan BBM dari sektor otomotif bisa bertambah hingga jutaan kiloliter," lanjut Adi.

Adi juga menambahkan, meskipun Indonesia nantinya ditargetkan dapat menjadi basis industri untuk otomotif dalam beberapa tahun ke depan. Namun, hal tersebut harus diimbangi dengan adanya peningkatan ekspor otomotif tersebut.

"Kalau seperti itu, orientasinya harus ke ekspor. Kalau untuk dalam negeri kita yang repot. Kita tidak siap BBM-nya. Kecuali kalau BBM-nya tidak disubsidi, it's oke," tanggapnya.

Dirinya mengakui, bahwa 'jebol'nya konsumsi BBM Bersubsidi tiap tahun paling besar didalangi oleh tingginya pertumbuhan kebutuhan kendaraan bermotor. Jika dibandingkan dengan penyelewengan, tindak penyelewengan diperkirakan hanya berkontribusi sebesar 10% terhadap BBM bersubsidi.

"Saya juga heran, itu di RRC (China) sepeda motor bisa dikatakan sudah tidak ada, tapi masoknya ke sini," keluhnya.

Seperti diketahui, sampai September kemarin, realisasi konsumsi terhadap BBM Bersubsidi sudah menyentuh angka 30 juta KL. Diperkirakan, hal ini dapat melebihi dari kuota yang ditetapkan dalam APBN-P 2011 sebesar 40,4 juta KL. Apalagi jika pemerintah hingga kini belum melakukan tindakan tegas untuk menekan terus bobolnya konsumsi BBM bersubsidi melalui pembatasan.


(nrs/hen)