"Sebaiknya, selain BBM Bersubsidi dihilangkan (dikurangi subsidinya bertahap), sebaiknya ganti juga dengan pemakaian BBG. Untuk kendaraan umum juga diganti degngan bahan bakar gas. Itu akan susah kalau mau dikorupsi," ujar Anggota Komite BPH Migas Adi Subagyo ketika dihubungi detikFinance, Jakarta, Kamis (6/10/2011).
Secara sederhana, Adi menjelaskan dengan menggunakan gas cenderung akan sulit bahkan tidak mungkin ditimbun. Lain halnya dengan Solar atau Premium yang bisa ditimbun dalam jeriken atau tangki khusus setelah dibeli di SPBU.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, tidak mungkin jika ada oknum yang ingin menyelewengkan gas dan menyiapkan tempat khusus untuk menaruh gas tersebut.
"Harga gas juga lebh murah kan daripada harga BBM. Ekuivalen gas itu kisaran Rp 3000 per liter setara BBM," tambahnya.
Ia menambahkan, sebaiknya pemerintah juga lebih memperhatikan pemakaian gas untuk sektor transportasi. Selama ini dinilai pemerintah masih mengekspor gasnya ketimbang pemanfaatan bagi dalam negeri.
"Seperti di China misalnya, itu diganti dengan pemakaian gas. Kota-kota yang punya kandungan gas juga sudah memanfaatkan gas untuk segala macam kebutuhan," terang Adi.
Adi mengatakan, hal ini jelas bisa diterapkan di Indonesia. Pihaknya mengaku sudah memiliki peraturan terkait untuk persiapan jaringan gas bagi perumahan dan sebagainya.
"Itu akan lebih relate dan lebih murah jika kita mau memanfaatkan gas. Daripada diekspor, lebih baik dinaikkan prioritas untuk gas dalam negeri," ungkapnya.
(nrs/qom)











































