Selain itu, PLN kehilangan kesempatan mendapat gas yang cukup sehingga tidak mampu menghemat dana triliunan rupiah. PLN lebih banyak menggunakan BBM untuk pembangkit listriknya.
"Dugaan saya ya, itu terjadi seperti itu karena jatah gas PLN yang telah diturunkan dan juga telatnya proyek 10.000 MW," kata Dirut PLN Dahlan Iskan di kantor menko perekonomian menanggapi hasil audit BPK, Kamis (6/10/2011)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti diketahui, BPK menyampaikan PLN sebagai operator listrik nasional dianggap belum optimal. Pihak PLN tidak bisa menghemat karena terlalu banyak menghabiskan dana untuk kenbutuhan bahan bakar.
Selain itu, PLN juga dikatakan tidak mengoperasikan dan memelihara beberapa pembangkit sesuai dengan teknis dan prinsip efisensi. Sehingga biaya pemeliharaan yang digelontorkan juga sangat besar.
Sampai saat ini rencana PLN untuk mengurangi konsumsi bahan bakar di luar minyak atau BBM masih belum mulus karena pasokan gas yang sangat seret. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendeteksi potensi kerugian negara mencapai puluhan triliun rupiah akibat PLN terpaksa menggunakan BBM.
Dalam laporan investigasinya, BPK menyebutkan adanya potensi kerugian negara akibat konsumsi BBM energi primer PLN yang disubsidi oleh negara. Potensi kerugian tersebut mencapai Rp 17,9 triliun pada tahun 2009, dan RP 19,7 triliun pada 2010.
(nrs/hen)











































