BBM Subsidi Ludes 30 Juta Kiloliter, DPR Salahkan Pemerintah

Jakarta - Konsumsi BBM bersubsidi sampai September 2011 sudah mencapai 30 juta kiloliter (KL). Anggota DPR menilai tingginya angka konsumsi ini karena pemerintah belum melakukan usaha untuk mengurangi konsumsi BBM subsidi.

Anggota Komisi VII DPR Satya W. Yudha mengatakan, konsumsi BBM subsidi ini sudah mendekati kuota yang ditetapkan 40,4 juta KL. Dikhawatirkan kuota ini bakal 'bobol'.

"Ini (tingginya konsumsi BBM subsidi) karena subsidi masih saja tidak tepat sasaran, padahal itu harus yang kita hindari untuk 2012 nanti. Kita harus kontrol BBM subsidi tahun ini, tapi sekarang pemerintah belum lakukan apa-apa dan harga minyak naik," tanggap Satya saat ditemui di Jakarta, Jumat malam (7/10/2011).

Satya mengatakan pemerintah dan DPR sudah sepakat konsumsi BBM subsidi harus dikontrol. Namun, sampai saat ini realisasi konsumsi BBM bersubsidi sudah tinggi, dan terancam bisa bobol di akhir tahun nanti.

Masalah tidak tepatnya sasaran konsumsi BBM subsidi ini memang masih menjadi masalah, apalagi pemerintah belum melakukan pembatasan terhadap bensin premium.

"Kalau mau dibatasi, harus ada justifikasi jelas, apakah plat hitam itu betul disubsidi. Sekarang kan masih banyak yang tidak layak disubsidi. Subsidi kita kan dengan sistem harga, bukan ke orangnya langsung. Kalau ingin merubah itu maka harus butuh waktu yang lama, sementara APBN kita harus disempurnakan," terang Satya.

Kata Satya, jalan yang bisa dilakukan untuk saat ini, agar anggaran negara tidak bobol akibat jebolnya kuota BBM bersubsidi adalah melalui efisiensi bahan bakar terhadap PLN.

"Jadi listrik harus diefisiensi, gas dialirkan ke PLN. Jadi ada dana Rp 9 triliun yang untuk PLN bisa dikonversikan dari BBM ke gas. Lalu lakukan efisiensi losses dan operasi pembangkit listrik PLN," ungkapnya.

Jadi, jika ada efisiensi di PLN, maka dana yang dialokasikan ke PLN dapat menutup dana untuk kebutuhan BBM bersubsidi.

"Kita bisa hemat hampir Rp 20 triliun untuk listrik dari Jawa Bali (melalui pengunaan bahan bakar minyak). Nanti Rp 10 triliun bisa dikasih ke PLN, dan Rp 10 triliun bisa untuk orang miskin," sarannya.

Satya juga menambahkan, dalam waktu dekat Komisi VII DPR akan melakukan rapat kerja bersama Kementerian Keuangan untuk membahas masalah ini. "Ini harus diputuskan, kalau tidak bisa berpengaruh ke postur APBN," ungkapnya.

(nrs/dnl)