Tugas-tugas Menteri ESDM yang Baru

Jakarta - Berbicara persoalan sektor energi, Indonesia yang memiliki banyak ragam sumber energi ini seolah masih belum bisa mandiri mengurusi harta yang dimilikinya. Banyak kebijakan-kebijakan di pemerintah yang dinilai belum bisa memuaskan rakyat.

Baik itu permasalahan BBM Bersubsidi, produksi minyak atau gas, infrastruktur sektor energi yang terbatas sehingga impor masih dibutuhkan, dan pemanfaatan energi terbarukan yang belum ada langkah kongkrit.

Terkait isu reshuffle kabinet, saat ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Darwin Zahedy Saleh merupakan salah satu orang yang rencananya akan terkena perombakan. Kementerian ESDM sendiri jelas merupakan pemegang tanggung jawab tertinggi mengurusi sektor energi nasional, banyak PR yang harus diselesaikan di sini. Lantas, bagaimanakah harapan para pengamat perminyakan mengenai sosok yang akan mengisi posisi Menteri ESDM tersebut?

"Menurut saya siapapun yang jadi Menteri ESDM yang baru nanti tugas yang mendesak perlu dilakukan adalah, pertama segera cabut UU Migas No 22 tahun 2011," kata Kurtubi, selaku pengamat perminyakan yang juga pengajar di Universitas Indonesia kepada detikFinance, Jakarta, Sabtu (15/10/2011).

Dia melanjutkan, mengikuti pencabutan undang-undang tersebut, Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) harus dilikuidasi dan dileburkan kepada Pertamina.

Kemudian, Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas) harus dileburkan pula tugas pokok dan fungsinya kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM.

"Kedua, segera perintahkan PGN (Perusahaan Gas Negara) dan Pertamina untuk segera membangun infrastruktur gas dalam negeri. Berupa SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas), lalu bangun infrastruktur pendukungnya untuk kendaraan umum di pool-pool," ungkapnya.

Dia juga berpesan agar Menteri ESDM yang baru nanti harus segera memberhentikan ekspor gas Tangguh ke China yang harganya sangat murah. Gas tersebut harus dioptimalkan bagi dalam negeri.

"Siapkan juga tim ahli hukum untuk gas Tangguh untuk menghadapi China dalam arbitrase tersebut," tambah Kurtubi.

Selain itu, Vice President Indonesian Petroleum Association, Sammy Hamzah juga ikut menanggapi agar Menteri ESDM yang baru nanti harus bisa menggerakkan kegiatan eksplorasi, memetakan portfolio aset, dan menjawab kekhawatiran DPR dimana kepentingan nasional harus diutamakan dalam hal investasi sektor migas.

"Kita harus jadi raja di negeri sendiri, sehingga sumber daya alam kita harus dikelola sendiri. Itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat," kata Sammy.

Menurutnya posisi Menteri ESDM sangat krusial. Menteri ESDM harus memiliki konsep dan implementasi dalam aksi dan kebijakannya harus nyata.

"Untuk memperoleh profil seorang menteri itu banyak formulanya, bisa saja dia ahli di bidang energi. Tapi dia dipagari dan tidak boleh keluar dari jalurnya. Bisa juga dia tidak ahli tapi ada pembantu-pembantunya yang ahli," lanjut Sammy.

Untuk pengganti Menteri ESDM nanti harus dilihat secara menyeluruh, termasuk juga bawahan-bawahannya secara birokrasi di lingkungan Kementerian ESDM. Dirinya berharap Menteri ESDM jangan sampai dibatasi dan tidak didukung orang-orang sekitarnya.

"Seorang Menteri itu butuh ketegasan dan keberanian dan bisa menjaga diri dari konflik kepentingan dan mewakili kita di dunia internasional. Bisnis Migas kita ini masih berorientasi internasional," ungkapnya.

(nrs/ang)