Jero Wacik Jadi Menteri ESDM, Jelas Pertimbangan Politik

Jakarta - Masuknya Jero Wacik menjadi Menteri ESDM menggeser Darwin Zahedy Saleh dinilai jelas merupakan pertimbangan politik. Kedua orang tersebut sama-sama berasal dari Partai Demokrat dan sektor ESDM sendiri sarat dengan nilai strategisnya.

Demikian disampaikan Pri Agung Rakhmanto, selaku Direktur Eksekutif ReforMiner institute kepada detikFinance, Jakarta, Rabu (19/10/2011).

"Penunjukkan Menteri ESDM yang baru ini pertimbangan utamanya jelas politik. Kementerian ESDM secara politik dipandang strategis sehingga tetap harus dipegang kader partai pemerintah. Itu realitas politiknya," ujarnya.

Pri Agung juga menambahkan, Jero Wacik bukan orang dengan latar belakang atau rekam jejaknya tidak ada di bidang ESDM. Dirinya berharap hanya pada kepemimpinannya saja, tidak pada substansi kebijakan ESDM yang harus dibenahi karena masih carut marut.

"Mudah-mudahan wakil menteri ESDM yang menguasai substansi sektor ESDM dapat memberi kombinasi yang cukup ketimbang sebelumnya," tambahnya.

Pri Agung juga mengakui, tidak bisa terlalu berharap akan ada terobosan kebijakan besar dalam tiga tahun mendatang. "lihat kesempatannya untuk membuktikan kepemimpinannya," tukas Pri Agung.

"Ada satu-dua keputusan besar saja terkait permasalahan utama sektor ESDM, misalkan seperti penyesuaian harga BBM ataupun kepastian perihal kebijakan pembatasan BBM, itu sudah sesuatu yang positif," jelasnya.

Demikian juga halnya dengan renegosiasi kontrak migas dan tambang. Keputusan menyangkut hal tersebut akan menunjukkan sektor ESDM tiga tahun ke depan.

"Jadi mari kita lihat saja," tutup Pri Agung tanpa berharap banyak.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pagi ini telah melantik Jero Wacik sebagai menteri ESDM menggantikan Darwin Saleh. Jero akan didampingi oleh Wakil Menteri Widjajono Partowidagdo.

Jero Wacik, kelahiran Singaraja, Bali, 24 April 1949 sebelumnya menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata sejak 21 Oktober 2004. Setelah menjadi anggota DPR selama kurang dari 1 bulan, ia kembali dipercaya menjabat Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

Jebolah Teknik Mesin ITB tahun 1974 dan FEUI tahun 1983 itu sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat. Nama Jero sempat moncer waktu kasus pajak impor film. Jero ketika itu membuat pernyataan kontroversial soal pajak impor film. Namun setelah menuai protes, Jero menarik ucapannya.

(nrs/qom)