Cegah Kebocoran, Kantor Pajak Migas & Tambang Harus 'Khusus'

Jakarta - Pembayaran pajak perusahaan migas dan pertambangan diduga penuh kebocoran. Karena itu Anggota DPR meminta agar perusahaan migas dan pertambangan mempunyai kantor pajak khusus.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR Kemal Azis Stamboel dalam keterangan yang diktuip, Sabtu (5/11/2011).

"Kita harapkan nantinya, petugas pajak di kantor ini akan semakin memahami masalah migas dan pertambangan. Sehingga dapat melakukan assessment secara lebih baik. Bahkan kalau perlu nanti bisa membangun pusat data produksi migas dan pertambangan yang selama ini tidak pernah akurat. Karena data produksi tidak akurat, maka banyak bocor dan pajak tidak diterima sesuai dengan yang seharusnya. Ke depan hal ini tidak boleh terjadi lagi," tutur Kemal.

Dikatakan Kemal, industri migas dan pertambangan butuh penanganan khusus karena penuh kompleksitas. "Di sisi lain potensi penerimaan dan kebocorannya selama ini memang besar. Jadi memang sebaiknya bisa dipisah dan dilayani secara khusus sehingga optimal," imbuh Kemal.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, sebelumnya menyatakan pemerintah akan mengambil beberapa langkah untuk maksimalisasi perolehan pajak pada 2012, salah satunya dengan mendirikan Kantor Pelayanan Pajak khusus untuk migas dan pertambangan.

Pemerintah juga akan melaksanakan penegakan hukum melalui penagihan dan pemeriksaan. Dengan langkah itu, ditargetkan pertumbuhan perolehan pajak 2012 yang mencapai 17,5% jika dibandingkan 2011 dapat tercapai. Anny menjelaskan perusahaan migas dan pertambangan sejauh ini belum memiliki kantor layanan pajak tersendiri dan masih digabung dengan industri yang lain.

Dikatakan Kemal, proyeksi harga minyak tahun depan akan lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini. Pada APBN-P 2011, harga minyak dipatok US $95 per barel, sedangkan di 2012 US$ 90 per barel sehingga pemerintah harus menggenjot penerimaan pajak lewat cara pengetatan kebocoran.

Selain itu, pemerintah juga harus berusaha menekan pengeluaran cost recovery dalam kegiatan hulu migas. Sejauh ini pos pengeluaran tersebut dinilai terlalu besar dan penggunaannya tidak sesuai dengan tujuan.

Selain dari sektor perpajakan, pemerintah akan meningkatkan tarif cukai tembakau rata-rata sebesar 16,3%. Pendapatan pemerintah dari pos yang lain adalah penerimaan negara bukan pajak (PNBP), di mana pada 2012, pemerintah menargetkan perolehan PNBP Rp 278 triliun.

Adapun sumber utama PNBP masih berasal dari penerimaan sumber daya alam, khususnya migas. Upaya yang akan ditempuh untuk menaikkan PNBP di antaranya menjaga pencapaian target minyak bumi dan gas alam, di mana di2012 diharapkan target lifting atau produksi minyak 950.000 barel per hari bisa dicapai.

(dnl/dnl)