Persatuan Insinyur Protes Sikap Wamen ESDM Soal Nuklir

Jakarta - Persatuan Insinyur Indonesia (PII) menyayangkan pernyataan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo soal sulitnya penerapan pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia. Padahal, rencana tersebut merupakan master plan nasional programnya pemerintah.

"Sangat disayangkan pernyataan seorang wakil menteri mementahkan wacana pemerintah. Perencanaan pembangunan pembangkit nuklir sebagai energi alternatif termasuk master plan nasional, itu sudah program pemerintah," kata Ketua Umum PII Said Didu ketika dihubungi detikFinance, Jumat (11/11/2011).

Ia menilai, pernyataan Widjajono itu secara tidak langsung melecehkan kemampuan insiyur nuklir dalam negeri yang saat ini jumlahnya sekitar 4.000 orang. Padahal, kata dia, selama ini insinyur-insinyur nuklir Indonesia banyak dipakai oleh negara.

"Yang bekerja di luar negeri di itu banyak sekali. Seperti di Jepang dan beberapa negara lain yang ada nuklirnya, ada (insinyur nuklir Indonesia) semuanya," ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah bersikap acuh tak acuh terhadap rencana pengembangan nuklir ini bukanlah ketidakmampuan, tapi ketidakmauan. "Kita ini sebenarnya bisa dan mampu," ujarnya.

Dalam rencana jangka panjang pemerintah, pencarian energi alternatif selain energi fosil harus terus dilakukan sampai menemukan bahan bakar yang aman dan murah. Menurut Said, dalam kajian ini termasuk salah satunya energi nuklir.

Ia mengatakan, hampir seluruh negara besar di dunia menempatkan nuklir sebagai energi alternatif. Beberapa sudah menerapkan, sebagain lain masih rencana di tahun-tahun mendatang.

"Contoh negara tetangga kita, Malaysia, Filipina, Thailand, bahkan Vietnam, sekitar tahun 2020 semua rencananya sudah punya pembangkit nuklir menggantikan pembangkit batubara," jelasnya.

"Sebaiknya wakil menteri ESDM itu baca dulu program pemerintah sebelum memberikan komentar. Kalau kayak gitu tadi bukan komentar seorang wakil menteri," ujarnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Kementerian ESDM menilai Indonesia belum memungkinkan mengembangkan energi nuklir untuk kebutuhan listrik masyarakat. Kurangnya fungsi pengawasan bisa menimbulkan kebocoran nuklir.

"Indonesia itu masalah kontrak, pengawasan, dan kontrolnya relatif masih kurang. Di Amerika saja baru terjadi kebocoran (reaktor nuklir) di Iowa kalau nggak salah. Dan di Jepang kan waktu itu di Fukushima, masa kita tidak belajar dari situ sih," kata Widjajono.

Menimpali pernyataan ini, Said menilai Widjajono belum tahu banyak soal nuklir. "Itu juga bukan kebocoran tapi cuma retak. Masa begitu saja tidak tahu," kata Said.


(ang/hen)