Dengan tidak tepat sasarannya BBM subsidi tersebut, pemerintah sama saja dengan membiayai orang mampu hingga Rp 1,2 juta per bulan.
Demikian disampaikan Sohibul Iman, Aggota Komisi VII DPR RI dalam diskusi di Jakarta, Senin (14/11/2011).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dirinya melanjutkan dengan seperti itu, justru masyarakat yang tidak mampu disubsidi dengan perbandingan anggaran yang sangat sedikit.
"Masyarakat yang tidak mampu, itu yang cuma naik transportasi umum dia hanya disubsidi Rp 100 ribu sebulan. Makanya ketidaktepatsasaran ini harus dikurangi," pintanya.
Sohibul mengatakan, DPR secara garis besar sudah sepakat supaya pemerintah segera melakukan pengaturan terhadap BBM subsidi. Hal tersebut sudah dibahas sebelumnya dalam pembahasan dengan pemerintah di Senayan sejak beberapa bulan sebelumnya.
Namun, pemerintah hingga kini belum mau melaksanakan arah yang kongkrit untuk melakukan tindakan mengurangi ketidaktepatsasaran BBM subsidi. Misalnya, dengan melakukan pembatasan, atau melakukan pengaturan BBM subsidi.
Sampai saat ini pemerintah belum menunjukkan tanda-tanda ke arah itu. Menaikkan harga pun tidak. Padahal kuota BBM subsidi yang sudah ditentukan dalam APBN-P 2011 sebesar 40,5 juta KL pun sudah terancam bobol. Per Oktober 2011 lalu, total konsumsi BBM subsidi sudah mencapai 34 juta KL. Banyak yang menilai konsumsi hingga akhir tahun nanti terancam bobol.
"Pemerintah harus segera mengurangi tidak tepat sasaran ini. Mereka bisa melakukannya dengan melaksanakan pengaturan, diversifikai energi (BBM ke gas), atau menaikkan harga BBM subsidi, namun untuk transportasi umum dan angkutan barang diberlakukan kepada mereka sistem cash back," tutur Sohibul.
(nrs/ang)











































