Wamen ESDM Usul RI Impor Gas dari Papua Nugini

Jakarta - Cadangan migas di Indonesia cukup besar, apalagi di Papua cukup besar. Namun pengembangannya gas di Papua tersendat-sendat karena tidak ada izin dari Menteri Kehutanan. Usulan impor gas dari Papua Nugini pun mencuat.

"Jangan takut dengan suplai gas, Indonesia banyak gas, apalagi di Papua banyak sumber migas tapi tidak dikembangkan karena nggak mendapat izin dari Kemenhut," ujar Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo.

Hal itu disampaikan guru besar ITB tersebut di sela acara pameran listrik di JCC, Selasa (15/11/2011).

Widjajono mengusulkan agar untuk tahap awal, sebaiknya Indonesia mengimpor dulu gas dari Papua Nugini yang juga memiliki cadangan gas sangat besar. Selama proses impor tersebut, Indonesia juga mengembangkan gas di Papua.

"Kita impor saja dulu dari Papua Nugini, tapi kita kembangkan Papua. Kita ngomong dengan Kemenhut, minta izin. Sebenarnya di Indonesia gasnya banyak, cuma izin yang jadi masalah," tambahnya.

Terkait terminal penerimaan atau receiving terminal, Widjajono menegaskan sudah banyak investor yang ingin mengembangkannya. Sejumlah investor seperti dari Korea sudah mendatangi kantor Menko Perekonomian untuk menyatakan komitmen investasinya, namun justru dari sisi pemerintah yang terkesan tidak serius.

"Di Belawan dari orang Norwegia, Jakarta, Semarang siap. Orang Korea kemarin juga mau mengembangkan. Orang Korea kalau membuat itu cepat kok, tergantung kita sekarang, niat atau tidak. Kalau nggak niat, nggak jalan-jalan," ujarnya.

"Orang Korea yang ingin bicara sama kita, kemarin datang ke Menko Perekonomian. Orang Korea sangat ngebet investasi di Indonesia, tapi kitanya yang nggak terlalu serius," imbuh Widjajono.

Ia meyakini investasi untuk receiving terminal gas tersebut menguntungkan, dan banyak investor yang ingin masuk.

"Korea kalau investasi ada untungnya pasti akan masuk. Jadi sekarang kita meningkatkan kemampuan daerah untuk menyerap itu. Tidak hanya Korea, China juga berebut investasi di Indonesia," katanya.

Sayangnya, menurut Widjajono, Indonesia kurang pandai berpikir dan merespons besarnya minat investor tersebut. "Kurang berpikir. Fiskal diperbaiki, iklim investasi juga diperbaiki. Daerah dibikin pintar agar investor masuk," jawabnya.
(qom/dnl)